MEDAN – Gubernur Sumut Edy Rahmayadi teken MoU (nota kesepahaman) tentang perencanaan mobilitas perkotaan berkelanjutan atau Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) dengan pemerintah daerah yakni Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Mebidangro). Berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Medan, Rabu (22/10/2020).
Turut menandatangani nota kesepemahaman tersebut Pjs Walikota Medan Arief Sudarto Trinugroho, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Bupati Deli Serdang HM Ali Yusuf Siregar, dan Asisten II Pemko Binjai Dahnial Reza. Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani bersama Sekda Provsu R Sabrina dan Kadis Perhubungan Sumut Abdul Haris Lubis ikut menyaksikan.
Ada pun isi nota kesepemahaman tersebut antara lain mendukung kebijakan dalam penanganan emisi mobilitas perkotaan untuk mewujudkan transportasi rendah karbon yang berkelanjutan pada Kawasan Mebidangro. Mewujudkan akses yang aman ke sistem transportasi massal, rendah karbon, selamat, bersih, handal dan terjangkau.
Kemudian, memprioritaskan sistem mobilitas perkotaan berkelanjutan Kawasan Mebidangro. Yang mengintegrasikan transportasi publik, pengguna sepeda, pejalan kaki dan solusi rendah karbon dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan alokasi anggaran publik.
Selanjutnya, memperkuat perencanaan dan implementasi mobilitas perkotaan yang partisipatif melalui koordiansi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Serta melakukan penyelarasan dan pengintegrasian program kegiatan dalam dokumen perencaan daerah. Untuk mewujudkan sistem transportasi massal rendah karbon yang berkelanjutan pada Kawasan Mebidangro.
Penyusunan SUMP Kawasan Mebidangro adalah melalui kerja sama dengan Agence Francaise de Development (AFD). Ini lembaga yang mendapat penunjukan oleh Bappenas. AFD juga telah menyiapkan sebuah perusahaan Prancis Egis Rail untuk mempersiapkan dokumen SUMP tersebut.
“Perusahaan itu akan membantu kita membuat masterplan apa yang cocok untuk Sumut, khususnya Mebidangro nanti. Kemudian mereka memberi masukan kepada Bappenas,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi.
Kemacetan Kawasan Mebidangro
Gubernur mengatakan, perencanaann tersebut sangat perlu guna mengurangi kemacetan Kawasan Mebidangro. Mengingat pertumbuhan penduduk kawasan perkotaan semakin pesat. “Jalan kita tetap. Tapi pertumbuhan penduduk terus bertambah. Sehingga kita memerlukan motivasi untuk mencari jalan keluarnya,” kata Gubernur.
AFD Office Senior Program Manager for Infrastructure Martin Lemenager mengatakan AFD telah membantu banyak negara untuk memberikan konsultan dan sebagainya, dalam hal pembangunan infrastruktur. AFD juga sejak tahun 2005 telah ada di Indonesia, dimulai dari proyek pasca-Tsunami Aceh dan berlanjut hingga sekarang.
Menurut Martin, ada beberapa kota/negara dunia yang sudah berhasil membangun sistem transportasi,… Baca Selanjutnya di www.topmetro.news
Komentar