MEDAN – Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting minta Poldasu (Polda Sumatera Utara), mengusut tuntas perihal dugaan perbudakan berkedok rehabilitasi Narkoba di Rumah Bupati Langkat non aktif
“Sebagai Bupati saya kira dia memiliki kewajiban memberantas praktik penyalahgunaan narkoba. Tapi membuat rehabilitasi Narkoba itu ada pedoman dan aturannya,” kata Baskami Ginting ketika menerima kunjungan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumut, di ruang kerjanya, Rabu (26/1/2022).
Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkap hasil temuan tim gabungan Poldasu mengenai kerangkeng itu. Kemudian penjaga bangunan tersebut menyebutkan penampungan itu dipakai untuk orang-orang kecanduan Narkoba dan kenakalan remaja.
“Kita minta Poldasu menuntaskan masalah perbudakan berkedok rehabilitasi Narkoba yang menimpa Bupati non-aktif terkena OTT KPK, agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Jika ada indikasi dan dugaan tindak pidana perdagangan orang, harus diusut tuntas,” tegasnya.
Politisi senior PDI Perjuangan ini menilai, saat ini belum ada pusat rehabilitasi Narkoba di Sumut, baik negeri maupun Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO).
Bangun Pusat Rehabilitasi
“Beberapa waktu lalu, saya meminta Pemprov membangun RSKO maupun pusat rehabilitasi. Agar korban penyalahgunaan Narkoba dari kalangan muda bisa kita rehab. Kalau bandar dan pengedar silakan hukum seberat-beratnya,” tandasnya.
Ia berharap, semua pihak dapat bahu-membahu memutus mata rantai peredaran Narkoba yang,… Baca Selanjutnya di www.topmetro.news
