Timur Tumanggor di Balik Sukses Perintah Bobby Nasution Penertiban Pelat Merah Sumut
Catatan Ir Zulfikar Tanjung
Mengutip editorial Koran Mimbar Umum terbitan Jumat 22/5/26 menarik untuk disimak. Disebutkan keberhasilan sebuah kebijakan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kuatnya visi seorang pemimpin, tetapi juga oleh kemampuan orang-orang di belakang layar dalam menerjemahkan visi tersebut menjadi gerakan birokrasi yang nyata dan terukur.
Dalam konteks penertiban kendaraan dinas operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung sejak Senin hingga Kamis, 18–21 Mei 2026, sosok itu tampak pada figur Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara (BKAD) Timur Tumanggor.
Di bawah arahan Bobby Nasution, apel pemeriksaan kendaraan dinas yang digelar di kawasan Astaka Medan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial belaka.
Selama empat hari pelaksanaan, hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memeriksakan kendaraan dinasnya.
Satu per satu kendaraan pelat merah dicek kelengkapan administrasinya, kondisi fisiknya, hingga status pembayaran pajaknya.
Di balik tertibnya pelaksanaan itu, terlihat kemampuan Timur Tumanggor dalam membaca sekaligus menerjemahkan komitmen gubernur mengenai pentingnya penataan aset daerah.
Pesan Bobby Nasution sebenarnya sederhana namun tegas: seluruh aset pemerintah harus jelas keberadaannya, jelas penggunaannya, terawat, serta memenuhi kewajiban administrasi termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Dalam birokrasi pemerintahan, menerjemahkan komitmen kepala daerah menjadi gerakan yang berjalan efektif bukan perkara mudah.
Dibutuhkan kemampuan koordinasi, ketegasan administrasi, serta pemahaman detail terhadap tata kelola aset daerah. Di titik inilah peran Timur Tumanggor menjadi menonjol.
Ia tidak hanya memimpin administrasi aset, tetapi juga memastikan kebijakan gubernur benar-benar bergerak sampai ke level pelaksanaan teknis.
Apel kendaraan dinas tersebut sekaligus memperlihatkan adanya perubahan cara pandang terhadap aset daerah.
Kendaraan operasional pemerintah tidak lagi diposisikan sekadar fasilitas jabatan, melainkan bagian dari barang milik daerah yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Karena itu, penertiban pelat merah sesungguhnya juga merupakan bagian dari upaya menjaga wibawa pemerintahan.
Langkah ini patut diapresiasi karena memberikan pesan moral yang kuat kepada masyarakat. Pemerintah tidak hanya meminta rakyat taat membayar pajak kendaraan, tetapi juga mulai menertibkan dirinya sendiri. Keteladanan seperti inilah yang dibutuhkan dalam membangun kepercayaan publik terhadap birokrasi.
Ke depan, gerakan penertiban aset kendaraan dinas yang dimulai Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten dan kota. Sebab tata kelola pemerintahan yang baik selalu dimulai dari keberanian menata disiplin internal.
Dan dalam gerakan itu, nama Timur Tumanggor layak dicatat sebagai salah satu sosok penting di balik sukses penertiban pelat merah Sumut. *(penulis bersertifikat eartawan utama dewan pere)*
