MADINA – Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah, tidak ada disebutkan penyediaan foto kepala daerah di ruang kerja pejabat eselon II, III dan IV serta pejabat fungsional di lingkungan pemerintah daerah.
Demikian penegasan Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Abdul Khoir Nasution di Sekretariat DPD PSI Madina Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kota, Kamis (9/9/2021).
Ketua DPD PSI Madina menyampaikan pernyataan itu dalam hal menanggapi viralnya penyediaan foto kepala daerah Madina. Khususnya pada pet Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution yang lambang kepala Burung Garuda mengarah ke kiri. Alias tidak sesuai dengan bunyi PP No. 66 Tahun 1951 tentang lambang negara Pasal 1 Ayat (1) yang menegaskan bahwa lambang kepala Burung Garuda mengarah kenkanan yang artinya kebaikan.
“Yang atur dalam Permendagri No. 7 Tahun 2006 pada Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah adalah Lambang Negara, Foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tidak ada bunyi yang menyatakan kepala daerah,” pungkasnya.
Pemaksaan Foto
Dan lanjutnya tentang penyediaan foto Kepala Daerah, jika merujuk pada Permendagri No. 7 Tahun 2006 tersebut, pengadaan foto Bupati dan Wakil Bupati Madina ini terkesan ada pemaksaan. Karena menurut penilaiannya, tidak memiliki payung hukum yang jelas.
“Apalagi dengan adanya bandrol harga yang diduga sampai jutaan rupiah, sebagaimana telah diberitakan beberapa media online dan cetak,” sebutnya.
“Maka dari itu, bila dilirik atas dasar Permendagri No. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Pemerintah Daerah. Kita dari DPD PSI Madina meminta dengan tegas agar Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas pihak-pihak yang menjadi penyedia foto Bupati dan Wakil Bupati Madina tersebut,… Baca Selanjutnya di www.topmetro.news
Komentar