Kenapa Bobby Nasution Bolak-Balik ke NiAS? Ternyata Ini Observasi Wartawan Zulfikar Tanjung
Bobby Nasution kembali bertolak ke Kepulauan Nias untuk berkantor, Rabu (5/8/26). Ini bukan kali pertama.
Dalam dua tahun lebih masa kepemimpinannya, gubernur Sumatera Utara itu berulang kali memilih memindahkan ruang kerjanya ke gugusan pulau di barat Sumatera yang menghadap langsung Samudra Hindia.
Pertanyaan pun kembali muncul. Mengapa harus Nias? Mengapa berkali-kali? Apakah ini sekadar simbol kedekatan dengan masyarakat atau ada arah kebijakan yang lebih besar di balik langkah tersebut?
Sebagai wartawan yang lebih dari 36 tahun mengikuti dinamika Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya terbiasa mencari pola.
Dalam pengalaman meliput delapan gubernur dan sejumlah penjabat gubernur, saya belajar bahwa keputusan yang terus diulang hampir selalu lahir dari sebuah visi, bukan kebetulan.
Pengamatan ini masih berupa observasi jurnalistik. Saya masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Kepala Bapperida Sumut H. Dikky Anugerah mengenai kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan pembangunan.
Juga diupayakan dari Kepala Dinas BMBKCK Sumut Chandra Dalimunthe tentang arah pembangunan konektivitas di kawasan Sipiongot. Namun, benang merah yang saya lihat layak untuk didiskusikan.
*(Nias Bukan Sekadar Tujuan Kunjungan*)
Bagi saya, Bobby Nasution tidak sedang menjadikan Nias sebagai panggung politik. Yang tampak justru sebaliknya. Ia memilih mendatangi wilayah yang selama ini menghadapi tantangan geografis agar keputusan lahir dari kondisi nyata di lapangan.
Selama beberapa kali berkantor di Nias, perhatian pemerintah provinsi diarahkan pada rekonstruksi ruas jalan, peningkatan layanan pendidikan, penguatan pelayanan kesehatan, pembenahan jembatan, hingga gagasan membangun sistem logistik yang lebih baik bagi wilayah kepulauan.
Semua itu menunjukkan bahwa kunjungan tersebut diisi dengan agenda pembangunan yang konkret.
Nias sendiri memiliki posisi penting dalam sejarah Sumatera Utara. Pada masa Raja Inal Siregar, perhatian terhadap kepulauan ini ikut mendorong dikenalnya Pantai Sorake sebagai destinasi selancar kelas dunia.
Ketika gempa dan tsunami melanda, Nias kembali menjadi pusat perhatian melalui upaya penanganan dan pemulihan. Kini, Bobby Nasution menambah babak baru dengan memilih berkantor langsung di sana.
*(Benang Merah Pemerataan)*
Yang menarik perhatian saya justru tidak berhenti di Nias.
Di Pulau Sumatera, perhatian pemerintah provinsi juga mengarah pada peningkatan konektivitas di kawasan Sipiongot. Wilayah ini berada di daratan utama Sumatera Utara dan memiliki posisi yang penting dalam jaringan antarkabupaten.
Saya belum menyimpulkan bahwa perhatian terhadap Sipiongot dan Nias merupakan satu paket kebijakan yang sama.
Namun, sebagai wartawan, saya melihat adanya pola yang menarik. Di satu sisi, pemerintah memberi perhatian pada wilayah kepulauan.
Di sisi lain, pemerintah juga berupaya memperkuat akses di kawasan daratan yang selama ini menghadapi tantangan konektivitas.
Jika pembacaan ini benar, maka keduanya bukanlah program yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari semangat yang sama: memperkecil kesenjangan pembangunan antardaerah.
(*Misi Besar yang Mulai Terbaca*)
Dari sinilah saya mulai melihat sebuah kemungkinan yang layak diuji.
Bobby Nasution tampaknya tidak hanya mengejar capaian pembangunan fisik, tetapi sedang berupaya meletakkan fondasi pemerataan pembangunan di Sumatera Utara.
Saya sengaja menggunakan kata “tampaknya”, karena saya masih menunggu konfirmasi terhadap dokumen perencanaan resmi.
Namun, pola kebijakannya memberi kesan bahwa pembangunan diarahkan agar manfaatnya semakin merata dan tantangan geografis tidak lagi menjadi alasan lambatnya pelayanan maupun pembangunan.
Apabila pembacaan ini sejalan dengan dokumen perencanaan yang disusun pemerintah provinsi, maka langkah Bobby Nasution dapat dibaca sebagai upaya membangun Sumatera Utara dengan perspektif yang lebih menyeluruh: menghadirkan negara hingga ke wilayah kepulauan, sekaligus memperkuat simpul konektivitas di daratan.
Pada akhirnya, sejarah tidak hanya menilai seorang pemimpin dari banyaknya proyek yang diresmikan. Sejarah juga akan melihat apakah ia berhasil memperkecil jarak antardaerah, memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan, dan meletakkan fondasi yang memungkinkan pembangunan bergerak lebih merata.
Itulah benang merah yang saya tangkap dari perjalanan Bobby Nasution yang berulang kali berkantor di Nias. Mungkin saya keliru, dan karena itu saya tetap membuka ruang bagi data serta klarifikasi.
Namun jika pengamatan ini terbukti benar, maka yang sedang kita saksikan bukan sekadar rangkaian kunjungan kerja, melainkan sebuah upaya menata arah pembangunan Sumatera Utara agar tidak ada satu pun wilayah yang tertinggal hanya karena letak geografisnya (*zulfikar tanjung bersertifikat wartawan utama dewan pers)*
