BELAWAN – realitasonline.id | Sejumlah permasalahan di Pelabuhan Perikanan Belawan menjadi sorotan dan pertanyaan publik. Bahkan, beberapa instansi sehingga diduga merugikan negara sampai milyaran rupiah, Senin (8/2/2021).
Permasalahan tersebut kerap terjadi antara Perum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) Cabang Pelabuhan Belawan dengan AP2GB (Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Belawan) dan PPSB (Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan).
Menurut salah seorang pekerja Gudang pelabuhan perikanan belawan HPA (58) menyebutkan persoalan di pelabuhan perikanan belawan tumpang tindih.
“Kami menduga adanya monopoli pekerjaan seperti pengadaan es balok, pemasaran ikan, pengurusan surat-surat alat tangkap pukat trawl dan SIPI (surat izin penangkapan ikan),” katanya kepada wartawan.
Sementara ada aturan dan peraturan yang terkait seharusnya seluruh pekerjaan di pelabuhan perikanan adalah wewenang Perum Perikanan Pelabuhan Cabang Belawan dan PPSB.
Parahnya lagi, keberadaan AP2GB lebih berperan sampai dapat mengatur harga ikan di pasar ikan Kota Medan dan diduga mengatur izin alat tangkap pukat trawl kepada pejabat terkait.
Kepala Perum Perikanan Indonesia Cabang Pelabuhan Belawan Arief hidayat mengatakan bahwa pihaknya tidak tau keberadaan AP2GB dan fungsi sebenarnya. Katanya, sejak menjabat di Perusahaan umum perikanan indonesia (Perum Perindo) cabang belawan belum pernah melihat adanya badan hukum AP2GB.
“Sejahu ini Mereka tiada memperlihatkan dan menunjukan surat badan hukum AP2GB,” ujar Arief.
Ketua Asosiasi pengusaha perikanan gabion belawan (AP2GB) Mollem Gultom saat dikonfirmasi wartawan melalui aplikasi whatsapp belum memberikan keterangan.
Diketahui sebanyak puluhan gudang beroperasi di Pelabuhan perikanan gabion belawan. Dari puluhan gudang tersebut hanya beberapa gudang saja yang ikut tergabung.
“Memang tidak semua gudang ikut bergabung di AP2GB hanya beberapa gudang saja karena ada yang menilai menguntungkan dan ada juga yang menilai tidak menguntungkan pengusaha,” pungkas HPA. (AH)
Komentar