Effendy Pohan, dari Sekdaprov ke Forum IMT-GT: Bawa Kepentingan Sumut di Panggung Internasional Bobby Nasution
MEDAN — Jabatan boleh berubah, tetapi kerja untuk daerah tidak selalu berhenti ketika seseorang meninggalkan kursi struktural. Itu pula yang tampak dalam kiprah Ir. Muhammad Armand Effendy Pohan, M.Si., di tengah persiapan Forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 di Medan.
Pohan kini tercatat sebagai Perencana Ahli Utama (Fungsional Perencana Utama) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumatera Utara. Sebelumnya, ia berada di posisi strategis sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara pada masa pemerintahan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution.
Perjalanan itu membuat Pohan bukan sosok baru dalam urusan mengawal agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ketika tidak lagi berada di lingkaran jabatan struktural tertinggi birokrasi provinsi, perannya justru terlihat dalam ruang yang berbeda: memastikan momentum kerja sama internasional tetap memiliki manfaat konkret bagi Sumatera Utara.
Forum IMT-GT ke-32 yang berlangsung pada 7–10 September 2026 di Medan menjadi salah satu contohnya.
Di forum yang mempertemukan Indonesia, Malaysia, dan Thailand itu, kepentingan Sumut tidak berhenti pada posisi sebagai tuan rumah. Pemerintah provinsi berupaya menjadikan pertemuan internasional tersebut sebagai pintu masuk untuk memperkenalkan potensi daerah, terutama pariwisata dan Geopark, kepada delegasi mancanegara.
Pohan menjadi salah satu figur yang menjelaskan bagaimana kepentingan tersebut ditempatkan dalam kerangka kerja sama sub-regional.
Dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (4/9/2026), ia menyoroti kerja sama pariwisata IMT-GT yang telah berjalan secara berkala. Salah satu peluang yang didorong ialah penguatan potensi dan sertifikasi jaringan Geopark antara Samosir, kawasan Danau Toba, dan Langkawi di Malaysia.
Pesannya sederhana, tetapi strategis: forum internasional tidak semestinya selesai ketika para delegasi meninggalkan ruang pertemuan. Ada kepentingan daerah yang perlu ditinggalkan sebagai jejak kerja sama.
Cara pandang itu sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Sumut di bawah kepemimpinan Bobby Nasution yang menempatkan kolaborasi sebagai salah satu pendekatan pembangunan. Dalam konteks IMT-GT, kolaborasi tersebut diperluas dari hubungan antarpemerintah menjadi peluang ekonomi, pariwisata, investasi, dan promosi daerah.
Sebelum berada pada jabatan fungsionalnya sekarang, Pohan menjalani fase penting dalam pemerintahan Bobby Nasution. Ia pernah dipercaya sebagai Pj Sekdaprov Sumut setelah sebelumnya menjalankan tugas sebagai Pelaksana Harian Sekdaprov. Pada Juni 2025, setelah sekitar enam bulan menjalankan tugas sebagai Pj Sekdaprov, ia kembali ke jabatan definitifnya sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Perubahan posisi itu tidak serta-merta memutus keterlibatannya dalam agenda pembangunan daerah.
Dalam sejumlah kesempatan ketika masih menjadi Pj Sekdaprov, Pohan juga tampil membawa pesan pemerintahan Bobby Nasution ke ruang publik. Ketika pemerintah provinsi memulangkan warga Sumut korban tindak pidana perdagangan orang dari Myanmar, misalnya, Pohan menyebut pemulangan tersebut sebagai perhatian khusus Gubernur Bobby Nasution dan mengoordinasikan proses pemulangan warga hingga kembali ke daerah asal.
Kini, di forum IMT-GT, pola kerja itu terlihat dalam bentuk berbeda.
Sebagai perencana utama, Pohan berada pada posisi yang memungkinkan agenda pembangunan daerah diterjemahkan ke dalam kerangka perencanaan dan kerja sama. Ia tidak tampil sebagai pengambil keputusan politik, tetapi sebagai birokrat yang menghubungkan kebutuhan daerah dengan peluang yang tersedia melalui forum kerja sama.
Karena itu, ketika Forum IMT-GT ke-32 dibicarakan, perhatian Pohan tidak semata-mata tertuju pada bagaimana acara berlangsung sukses. Yang lebih penting ialah bagaimana kehadiran ratusan delegasi, para menteri perekonomian tiga negara, pejabat senior, pimpinan asosiasi bisnis, dan pelaku usaha dapat memberikan nilai tambah bagi Sumatera Utara.
Hal tersebut pula yang menjelaskan mengapa pariwisata dan Geopark mendapat tempat dalam pembicaraan.
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sonny A. Soekoer menyebut pariwisata sebagai salah satu fokus working group IMT-GT. Para delegasi Malaysia dan Thailand bahkan difasilitasi untuk mengeksplorasi kawasan pariwisata dan pameran industri kreatif Sumut pada bagian akhir rangkaian kegiatan.
Bagi Sumut, peluang tersebut lebih besar daripada sekadar promosi destinasi.
Danau Toba, Samosir, jejaring Geopark, industri kreatif, hingga potensi ekonomi daerah dapat ditempatkan dalam satu narasi besar: Sumatera Utara bukan hanya tempat berlangsungnya forum internasional, tetapi juga daerah yang ingin memperoleh manfaat dari forum tersebut.
Di titik itulah peran birokrasi menjadi penting.
Pohan memperlihatkan bahwa seorang birokrat tidak berhenti bekerja hanya karena berpindah kursi jabatan. Dari posisi struktural sebagai Pj Sekdaprov hingga kini menjadi Perencana Ahli Utama, orientasinya tetap berada pada bagaimana agenda pemerintah diterjemahkan menjadi program yang memberi manfaat bagi daerah.
Forum IMT-GT ke-32 akhirnya menjadi lebih dari sekadar agenda diplomasi ekonomi tiga negara.
Bagi Sumatera Utara, forum itu menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa menjadi tuan rumah bukan tujuan akhir. Yang jauh lebih penting adalah apa yang dapat dibawa pulang setelah para delegasi kembali ke negaranya.
Dalam konteks itulah Effendy Pohan mengambil peran: memastikan kepentingan Sumatera Utara tetap memiliki ruang di tengah agenda internasional, sekaligus menjaga agar peluang kerja sama yang terbuka sejalan dengan arah pembangunan yang sedang didorong Pemerintah Provinsi Sumut di bawah kepemimpinan Bobby Nasution.
Jabatan boleh berganti. Namun bagi birokrasi, keberlanjutan pembangunan justru diuji ketika seseorang mampu tetap bekerja melampaui batas jabatan yanghh pernah disandangnya. (*zulfikar tanjung bersertifikat wartawan utama dewan pers)*
