Pengunduran Diri Kadis PUPR Sumut Dinilai Wajar, Tak Terkait Kinerja Gubernur Bobby Nasution
MEDAN — Pengunduran diri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara dinilai sebagai hal yang wajar dalam dinamika pemerintahan dan tidak dapat dimaknai sebagai adanya persoalan di tubuh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun kegagalan kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution.
Pandangan tersebut disampaikan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sumatera Utara, Tunggul CE Butar Butar, kepada media, Rabu (11/2/26) menanggapi berbagai opini yang berkembang di ruang publik terkait mundurnya pejabat strategis tersebut.
Menurut Tunggul, dalam tata kelola pemerintahan modern, pengunduran diri seorang pejabat merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang sehat.
Ketika seorang kepala dinas merasa tidak lagi mampu mengimbangi ritme dan tuntutan kerja, maka langkah mengundurkan diri justru patut dihargai sebagai bentuk tanggung jawab moral.
“Pengunduran diri seorang kepala dinas adalah hal yang lumrah. Itu bukan persoalan, melainkan bagian dari dinamika birokrasi. Pemerintah tentu akan segera mencari pengganti agar roda organisasi tetap berjalan optimal,” ujar Tunggul.
Ia menilai, keputusan tersebut tidak ada kaitannya dengan kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Justru sebaliknya, Gubernur dikenal memiliki komitmen kuat terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Tunggul menyoroti bahwa selama menjabat, kinerja Kadis PUPR yang mengundurkan diri dinilai sudah bersungguh-sungguh, namun memang perlu lebih gencar lagi untuk kemajuan signifikan di sektor infrastruktur.
Kondisi ini, kata dia, berbanding dengan visi dan semangat Gubernur Bobby Nasution yang dikenal responsif dan progresif dalam mendorong pembangunan daerah.
“Keinginan dan komitmen Gubernur Sumatera Utara terhadap kemajuan infrastruktur sangat jelas. Beliau bekerja dengan tempo cepat dan target yang terukur. Dalam konteks itulah, bila ada pejabat yang merasa tidak mampu mengimbangi, maka mundur adalah pilihan yang bijak,” katanya.
Terkait munculnya opini yang seolah menggambarkan adanya tekanan atau konflik internal dalam pemerintahan, Tunggul menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak berdasar.
Menurutnya, tekanan kerja merupakan konsekuensi yang melekat pada jabatan publik.
“Tekanan pekerjaan itu wajar. Seorang pejabat harus siap menghadapi tuntutan dari atasan maupun dari masyarakat. Jangan sesuatu yang normal kemudian dibangun seolah-olah tidak wajar,” tegasnya.
Sebagai bagian dari FKDM Sumatera Utara, Tunggul menilai penting untuk meluruskan persepsi publik agar tidak terjadi pemelintiran informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan dan mengganggu stabilitas daerah.
“Menjaga suasana kondusif adalah tanggung jawab bersama. Jangan sampai dinamika birokrasi dipelintir menjadi isu yang menyesatkan,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap fokus mendukung agenda pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution.
“Mari kita bangun dan jaga Sumatera Utara bersama. Harapan rakyat sangat besar agar Gubernur Sumatera Utara dapat terus bekerja menyejahterakan masyarakat,” kata Tunggul
