Pengamat Nilai Peran Timur Tumanggor Tentukan Arah UHC Sumut
Medan, MIMBAR – Keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di Sumatera Utara juga ditentukan oleh peran strategis Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut, Timur Tumanggor, khususnya dalam menjaga konsistensi dan disiplin anggaran.
Pengamat sosial ekonomi alumni USU, Hafian Tan, mengemukakan hal itu menjawab Mimbar, Jumat (6/2), mengingat keberhasilan UHC tidak bisa dilepaskan dari kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam jangka menengah dan panjang.
Ia menegaskan bahwa layanan kesehatan gratis yang dirasakan masyarakat hari ini hanya mungkin terjadi apabila fondasi anggarannya disiapkan secara serius.
“UHC itu bukan program satu tahun. Ia membutuhkan keberlanjutan fiskal. Di sinilah peran BKAD di bawah kepemimpinan Timur Tumanggor menjadi sangat menentukan,” ujarnya
Dia menjelaskan, pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengalokasikan anggaran dalam jumlah signifikan untuk pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat.
Kebijakan tersebut, menurutnya, mencerminkan arah pembangunan yang menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas utama.
“Keputusan anggaran ini menunjukkan bahwa kesehatan ditempatkan sebagai belanja wajib dan mengikat. Ini bukan keputusan teknis semata, tapi keputusan kebijakan yang matang,” katanya.
Ia menilai, BKAD Sumut tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif pengelola kas daerah, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas kebijakan fiskal.
Melalui pengaturan belanja yang terstruktur, BKAD dinilai mampu memastikan program UHC tidak terganggu oleh tekanan belanja lain atau perubahan kondisi keuangan daerah.
“Pemisahan belanja wajib, belanja prioritas, dan belanja pendukung itu krusial. Dengan begitu, program seperti UHC tetap aman meskipun terjadi dinamika fiskal,” ujarnya.
Dia juga menyoroti peran BKAD dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan UHC. Menurutnya, program yang menyentuh jutaan penduduk harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan inefisiensi maupun persoalan hukum di kemudian hari.
“Setiap klaim harus terukur, setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang sering tidak terlihat oleh publik, tetapi justru menentukan kualitas kebijakan,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan UHC Sumut saat ini merupakan hasil sinergi antara visi politik Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan dukungan teknokratis jajaran birokrasi, khususnya BKAD.
“BKAD menjadi penghubung antara visi gubernur dengan realitas teknis di lapangan. Dalam konteks itu, kontribusi Timur Tumanggor bersifat strategis karena memastikan kebijakan tidak berhenti di atas kertas,” ujarnya.
Menurutnya pola kerja yang mengedepankan kepastian anggaran dan akuntabilitas tersebut patut menjadi contoh bagi perangkat daerah lainnya agar program-program prioritas benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat (A-05)
