Pendidikan Lima Hari di Sumut, Terobosan Humanis
Mengutip editorial Mimbar Umum tentang Pendidikan Lima Hari di Sumut sejumlah indikasi patut digarisbawahi dengan tinta tebal. Berikut kutipan editorial tersebut.
Langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk menerapkan sistem belajar mengajar lima hari sekolah mulai tahun ajaran baru 2025-2026 patut diapresiasi sebagai terobosan kebijakan pendidikan yang progresif dan humanis.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bersama Kepala Dinas Pendidikan, Alexander Sinulingga, menunjukkan keselarasan visi dalam mendorong sistem pendidikan yang tidak hanya mengejar aspek kognitif, tetapi juga keseimbangan kehidupan sosial, emosional, dan spiritual siswa.
Kebijakan ini membuka ruang baru bagi peningkatan kualitas hubungan keluarga. Dengan libur di hari Sabtu dan Minggu, siswa memiliki waktu lebih panjang untuk berinteraksi bersama orang tua, mengikuti kegiatan sosial, maupun menyalurkan minat dan bakatnya di luar lingkungan sekolah. Terlebih, dalam konteks sosial Sumut yang kerap diwarnai isu tawuran, narkoba, dan kenakalan remaja, pendekatan ini bisa menjadi langkah preventif strategis untuk mengurangi potensi penyimpangan perilaku remaja.
Gagasan ini juga memperlihatkan kepedulian pemerintah terhadap perkembangan psikologis anak, yang seringkali terabaikan dalam sistem pembelajaran konvensional. Penegasan bahwa pembelajaran tetap berlangsung secara intensif dengan penambahan jam belajar di hari Senin-Jumat menunjukkan keseriusan Pemprov Sumut dalam menjaga mutu akademik meski terjadi pengurangan hari belajar formal.
Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh kesiapan sistem dan aktor pelaksananya. Di sinilah pentingnya penyusunan regulasi teknis yang jelas, termasuk distribusi jam pelajaran, manajemen waktu, beban kerja guru, hingga adaptasi sistem transportasi dan kantin sekolah. Penyesuaian ini harus dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan: guru, siswa, orang tua, dan operator sekolah swasta.
Satu aspek yang juga perlu dikawal adalah peran keluarga itu sendiri. Ketika Sabtu dan Minggu dilimpahkan untuk kebersamaan keluarga, Pemprov Sumut perlu menggandeng lembaga masyarakat, organisasi keagamaan, serta komunitas lokal untuk membangun kesadaran orang tua tentang pentingnya pengawasan, pendampingan, dan penguatan nilai di rumah. Tanpa dukungan ini, kekosongan waktu justru bisa menjadi celah baru bagi penyimpangan jika tidak digunakan secara produktif.
Sisi lain yang menjanjikan adalah peluang kebijakan ini dalam mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Libur akhir pekan memberi ruang bagi aktivitas rekreasi keluarga, yang bisa berdampak positif pada geliat UMKM, destinasi wisata lokal, serta industri kreatif di Sumatera Utara. Sinergi antarinstansi seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Pemuda dan Olahraga perlu digagas agar manfaatnya lebih terukur.
Secara keseluruhan, kebijakan sekolah lima hari ini adalah sebuah langkah yang tidak hanya mendukung dunia pendidikan formal, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan non-formal berbasis keluarga dan komunitas. Namun, keberhasilan inisiatif ini membutuhkan komitmen lintas sektor, evaluasi periodik, dan pelibatan publik secara aktif agar benar-benar menciptakan perubahan yang bermakna bagi generasi muda Sumatera Utara.
