Baru 24 Hari Dilantik, Tomy Harahap Tampil Meyakinkan Kawal Program Perkim Bobby Nasution
Oleh Ir Zulfikar Tanjung
Tidak semua pejabat membutuhkan waktu panjang untuk menunjukkan kapasitasnya di lingkungan kerja yang baru. Tomy Harahap, Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sumatera Utara, memperlihatkan hal itu.
Baru memasuki hari ke-24 sejak dilantik pada 5 Oktober 2026, Tomy sudah tampil di hadapan puluhan wartawan dalam Temu Pers Pemprov Sumut, Rabu (28/10/2026). Ia memaparkan program perumahan rakyat sekaligus menjelaskan arah kebijakan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution di sektor tersebut.
Penampilannya bukan sekadar menyampaikan angka anggaran dan jumlah penerima bantuan. Ia harus menjelaskan substansi program, sasaran kebijakan, mekanisme pelaksanaan, hingga alasan pemerintah menggunakan pola bantuan stimulan.
Di forum yang menjadi ruang pengujian terbuka bagi pejabat pemerintah itu, Tomy tampil tenang dan meyakinkan. Penguasaan materi serta kelancarannya menjawab pertanyaan wartawan memberikan kesan bahwa ia memahami persoalan yang sedang dipaparkan.
*(Bukan Sekadar Membacakan Program)*
Salah satu program yang menjadi pembahasan adalah pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Bobby Nasution.
Tahun 2026, Pemprov Sumut mengalokasikan Rp13,2 miliar untuk menangani 440 unit rumah di 17 kabupaten/kota. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2025, ketika program menjangkau 400 unit di 12 kabupaten/kota.
Tomy menjelaskan, bantuan pemerintah sebesar Rp30 juta per unit bersifat stimulan. Sebanyak Rp26 juta dialokasikan untuk material bangunan dan Rp4 juta untuk upah tukang.
Dengan kebutuhan pembangunan rumah tipe 30 yang diperkirakan mencapai Rp40–45 juta, keterlibatan keluarga dan masyarakat melalui swadaya serta gotong royong tetap diperlukan.
Penjelasan ini memperlihatkan bahwa ia tidak hanya menyampaikan besaran bantuan, tetapi juga memahami filosofi dan konsekuensi pelaksanaan program.
Di sinilah kapasitas seorang pejabat diuji. Ia harus mampu menerjemahkan kebijakan menjadi penjelasan yang dapat dipahami publik, sekaligus mempertanggungjawabkan setiap angka dan mekanisme yang disampaikan.
*(Pengalaman Menjadi Modal)*
Penampilan Tomy tersebut menarik jika dikaitkan dengan rekam jejak birokrasi sebelumnya. Ia pernah menjabat Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut.
Pengalaman itu relevan dengan tugas sekretaris perangkat daerah yang menuntut kemampuan koordinasi, pengelolaan administrasi, perencanaan, dan pengendalian organisasi.
Latar pendidikan Magister Administrasi Publik juga menjadi bekal dalam memahami tata kelola pemerintahan.
Namun, pengalaman dan gelar akademik tentu tidak otomatis menjamin kemampuan. Keduanya harus dibuktikan melalui kinerja nyata. Penampilannya dalam Temu Pers menjadi salah satu indikasi awal yang positif.
*(Harus Dibuktikan dengan Kinerja)*
Keberanian tampil mewakili institusi dan menjelaskan program kepada publik merupakan bagian penting dari tanggung jawab birokrasi. Apalagi, sektor perumahan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan membutuhkan koordinasi lintas pihak.
Tentu, satu kali penampilan belum cukup untuk menyimpulkan keberhasilan seorang pejabat. Konsistensi pelaksanaan program, ketepatan sasaran bantuan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat tetap menjadi ukuran utama.
Namun, langkah awal Tomy patut diapresiasi. Dalam waktu relatif singkat, ia sudah menunjukkan kesiapan memahami dan mengomunikasikan program strategis Pemprov Sumut.
Bagi seorang pejabat yang baru dilantik, tampil meyakinkan di hadapan puluhan wartawan ibarat melewati ujian terbuka. Tomy Harahap memberi kesan lulus dengan nilai sangat memuaskan. Tantangan berikutnya adalah membuktikan kemampuan tersebut melalui kerja nyata, agar visi Bobby Nasution tentang perumahan layak huni benar-benar dirasakan masyarakat Sumatera Utara. *(penulis bersertifikat wartawan utama dewan pers)*
