MEDAN – Anggota Fraksi PDIP DPRD Sumut dr Poarrada Nababan mengaku pesimis Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi mampu berbenah ke arah yang lebih maju, paska direktur baru Kabir Bedi.
“Mau ada dirut ataupun tak ada dirut diyakini akan begitu-begitu juga tak ada perubahan, jika Tirtanadi tetap di bawah pengelolaan Pemprov Sumut,” ujarnya menjawab pers, Jumat.
Dia mengaku tak begitu yakin Kabir Bedi mampu lompatan besar untuk kemajuan BUMD tersebut. Bahkan kata Poarrada keluhan masyarakat pelanggan seperti air mati dan air kotor akan tetap mengemuka seperti yang terus terjadi hingga saat ini.
Menurut anggota Komisi D ini, PDAM Tirtanadi diyakin bisa maju jika sistem pengelolaanya diambil alih oleh Pemko Medan, bahkan diswastakan saja agar lebih profesional dan mampu mendongkrak sumber PAD.
Poarrada mengaku yakin jika dikelola secara profesional perusahaan tersebut akan mampu memberi keuntungan bagi daerah dan tidak terus menjadi beban APBD Sumut.
Pasalnya hingga saat ini, Tirtanadi masih terus berharap penyertaan modal, dengan alasan untuk peningkatan pelayanan kepada pelanggan.
“Setiap tahun anggaran terus membebani APBD dengan minta penyertaan modal. Tapi kondisi air justru semakin parah,” kata legislator dua periode ini.
Sebagaimana pada pembahasan APBD Tahun 2021, tercatat pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp207 miliar untuk penyertaan modal ke sejumlah BUMD Sumut. Dari angka tersebut Rp11 miliar diantaranya untuk PDAM Tirtanadi.
Selebihnya untuk PT Bank Sumut Rp100 miliar, PT Perkebunan Rp80 miliar, PT Aneka Industri dan Jasa Rp6 miliar dan PT Dhirga Surya Rp10 miliar.
“Ini merupakan pemborosan, terus minta penyertaan modal dan sampai kapanpun tak akan mungkin bisa memberikan kotribusi terhadap PAD karena alasan
belum memenuhi kebutuhan masyarakat Sumut 50 persen,” kata Poarrada.
Padahal, menurut Poarrada target 50 persen itu tidak mungkin bisa tercapai, karena beberapa Pemkab/Pemko di Sumut masing-masing telah memiliki PDAM juga, seperti Binjai, Batu Bara dan Tanah Karo.
“Jadi kesannya cuma akal-akalan saja jika PDAM Tirtanadi tetap dikelola Pemprov Sumut dan terus disuntik modalnya namun tak kunjung bisa berkontribusi terhadap PAD,” ucapnya.
‘Kalau memang usaha menjual air ini bisnis sifatnya ya harus bisnis. Jangan berkedok sosial tapi terus menguras uang rakyat,” cetusnya.(LMC-03)
Komentar