oleh

KPU, IDI dan Bawaslu Palas Pemateri FGD

SIBERINDO|Mitanews.co.id-PadangLawas,-Tidak dapat dipungkiri, Pandemi Covid-19 telah mengganggu berbagai sektor kehidupan bernegara, baik ekonomi, politik dan sosial budaya. Ancaman gangguan kesehatan menjadi pertimbangan utama dalam setiap kegiatan masyarakat.

Hal ini dikemukakan Dedy Pranata selaku koordinator pelaksana Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Lembaga Pengembangan Kemandirian Nasional (LPKN), Selasa (29/09/2020) di Aula KPUD Palas, Jalan Listrik Sibuhuan.

FGD bertemakan Menatap Masa Depan Domokrasi Ditengah Ketidakpastian Pandemi Covid 19 menghadirkan narasumber ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), dan Bawaslu Kabupaten Padang Lawas.

BACA JUGA:  Tanpa Hak Miliki 1 Kg Sabu, Danu Syahputra Dipidana 10 Tahun Penjara

“Sementara di Indonesia terus terjadi peningkatan kasus, sampai dengan 19 September 2020, jumlah kematian akibat Covid-19 sebanyak 9.448 orang. Dan sampai saat ini tidak ada satu-pun ahli/pakar yang dapat memprediksi kapan berakhirnya pandemi Covid-19”, ucap Dedy.

Ketua KPUD Palas Indra Syahbana Nasution pada kesempatan ini mengutarakan, dalam konteks Pilkada ada beberapa aspek yang menjadi perhatian, yakni kemanusiaan, Demokrasi, dan ekonomi.

Dari aspek demokrasi Indra menyampaikan, tahapan Pilkada serentak ini sudah dimulai sebelum adanya pandemi Covid 19, dan pada Bulan Mei telah dikeluarkan Perpu Nomor 2 tahun 2020, dimana dalam Perpu tersebut menyatakan untuk menunda tahapan pilkada serentak.

BACA JUGA:  Dewan Pers Verifikasi Faktual Media Intipos.com

Sementara untuk penundaan Pilkada dengan alasan pandemi berpotensi mengebiri demokrasi. Implikasinya jelas, instabilitas politik di tengah pandemi jadi taruhan, kecurigaan, bahkan ketidakpercayaan pada pemerintah akan meningkat.

Potensi masalah politik dan hukum jika Pilkada tidak digelar sesuai UU atau Perppu. Bila masa jabatan kepala daerah diperpanjang oleh pemerintah, oposisi atau penantang petahana akan menggugat karena hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri jadi terhambat, ketidakpastian hukum dan politik akan terjadi. .

BACA JUGA:  Rumah Ibadah Menerapkan 3M dan Perilaku Baru

Sementara ketua ikatan dokter Indonesia (IDI) Palas dr. Daniel mengatakan pandanganya secara global, pasien covid 19 cenderung ada kenaikan. Meskipun demikian proses demokrasi harus jalan.

Dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020, disiplin protokol kesehatan perlu mendapat perhatian.

Pelaksanaan protokol kesehatan harus terukur sesuai dengan SOP selama tahapan berlangsung. Hal tersebut menjadi penting untuk mengantisipasi lonjakan penyebaran Covid-19

“Semua elemen masyarakat baik penyelenggara, peserta pilkada dan masyarakat sebagai pemilih tidak boleh terlepas dari disiplin protokol kesehatan yang dimaksud”, tegas ketua IDI.(MitaNews).

Komentar

News Feed