Kadispora Sumut Klarifikasi: Proses Pemilihan Ka Kwarda Harus Sesuai Mekanisme, Jangan Dipolitisasi
Medan, 29 Mei 2025 — Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Sumatera Utara, M. Mahfullah Pratama Daulay, S.STP., M.AP, angkat bicara sekaligus meluruskan informasi yang beredar di salah satu media yang menyebut dirinya melakukan penggiringan dan intimidasi dalam Rapat Koordinasi Pramuka Sumut pada 24 Mei lalu.
Kadispora yang juga menjabat sebagai Sekretaris Harian Kwarda Gerakan Pramuka Sumut ini menegaskan bahwa berita tersebut tidak berdasar, mengandung opini yang cenderung menghasut dan tidak mencerminkan fakta, serta berpotensi memecah belah soliditas internal kepramukaan di Sumatera Utara.
“Perlu saya tegaskan, bahwa untuk menjadi Ketua Kwarda ataupun pengurus Pramuka, ada mekanisme dan persyaratan formal yang harus dilalui, yakni melalui Musyawarah Daerah (Musda). Tidak ada penggiringan ataupun intervensi sebagaimana dituduhkan,” ujar Mahfullah dengan tenang, Rabu (29/5).
Ia menyampaikan bahwa forum yang dilaksanakan pada 24 Mei lalu merupakan rapat kerja rutin, membahas program-program strategis Pramuka Sumut ke depan. Seluruh agenda berjalan sebagaimana mestinya, tanpa tekanan, intimidasi, atau arahan kepada peserta untuk memilih kandidat tertentu.
“Dalam forum itu, tidak ada suasana yang menekan atau bersifat tendensius. Rapat berjalan konstruktif dan harmonis. Justru saya heran, mengapa muncul narasi seakan-akan ada tekanan atau pengondisian. Kwarda kita berjalan normal, tenang, dan solid,” jelasnya.
Mahfullah juga menyayangkan adanya upaya pihak-pihak tertentu yang mencoba membangun opini keliru dan provokatif, seolah-olah terjadi manuver politik internal di tubuh Pramuka menjelang Musda.
“Saya mencurigai ada pihak yang sengaja menyebarkan isu ini untuk memancing kekisruhan. Saya juga sudah bisa memperkirakan dugaan siapa dia namun saya tidak mau mengindentifikasinya. Kami di Pramuka justru berkomitmen menjaga suasana kondusif dan menjunjung tinggi nilai-nilai kepramukaan yang penuh pengabdian, bukan politisasi,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Gerakan Pramuka merupakan wadah pengabdian sukarela yang dihuni oleh pribadi-pribadi sosial, yang rela menyumbangkan tenaga, pikiran, bahkan materi demi keberlangsungan kegiatan kepanduan di Sumatera Utara.
“Pengurus kepramukaan ini tidak digaji, tidak mencari keuntungan pribadi. Yang ada adalah semangat pengabdian. Maka sangat disayangkan bila ada oknum yang justru ingin memecah-belah dengan informasi yang tidak benar,” tambah Mahfullah.
Mengenai nama-nama yang disebut dalam pemberitaan, Mahfullah menyatakan keraguan atas kebenaran sumber yang dikutip, karena tidak ada klarifikasi atau konfirmasi dari individu-individu tersebut.
“Disebut-sebut ada pengurus Kwarcab yang menyampaikan keluhan, tapi tidak jelas siapa. Saya meragukan kebenaran pernyataan itu. Dalam Musda nanti, siapa saja bisa mencalonkan diri sepanjang memenuhi syarat AD/ART dan mekanisme yang berlaku. Prosesnya terbuka dan transparan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Mahfullah mengajak semua pihak — terutama media — untuk bersikap arif, bijaksana, dan tetap menjunjung etika jurnalistik dengan melakukan konfirmasi dan verifikasi sebelum menyajikan informasi ke publik.
“Saya tidak dalam posisi mempermasalahkan kritik atau saran. Namun saya mengimbau agar jangan ada yang memelintir fakta dan membangun opini sesat. Janganlah Gerakan Pramuka dijadikan alat untuk agenda-agenda lain. Biarkan Musda nanti berjalan sesuai aturan, transparan, dan demokratis,” pungkasnya.
Mahfullah juga menekankan bahwa seluruh tahapan Musda tengah dipersiapkan dengan baik oleh tim yang berwenang, dan semua pihak diminta untuk menahan diri serta tidak menebar isu yang justru bisa menyesatkan publik.
