Sulaiman Harahap Jadi Garda Depan Bobby Nasution: Kolaborasi dengan KPK Beri Efek Kejut
Oleh Zulfikar Tanjung
Meski belum lama menjabat sebagai Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Utara, gebrakan Sulaiman Harahap, SH, M.SP, CGCAE langsung mencuri perhatian.
Dalam suasana transisi kepemimpinan pasca pelantikan Gubernur Bobby Nasution dan dinamika pasca Pilkada yang sering kali menimbulkan opini liar—termasuk soal klasifikasi “pejabat ini orang siapa, orangnya si anu atau si itu”—Sulaiman memilih tak terlibat dalam pusaran polemik politis. Ia melangkah dengan satu prinsip: bekerja nyata untuk membersihkan birokrasi.
Hanya dalam waktu dua bulan, langkah Sulaiman dalam mengevaluasi kinerja dan integritas pejabat langsung membuahkan hasil nyata. Lima pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut telah dinonaktifkan karena tengah menjalani proses hukum.
Langkah ini menjadi sinyal tegas bahwa tidak ada ruang bagi kompromi terhadap penyimpangan, apalagi korupsi.
Kuatnya kolaborasi antara Inspektorat Pemprov Sumut, Gubernur Bobby Nasution, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi fondasi penting dalam upaya ini.
Dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah I di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (Senin, 28/4/2025) Bobby menyampaikan secara terbuka bahwa ada lima OPD yang sedang diperiksa karena dugaan tindak pidana korupsi.
“Saya hampir dua bulan menjadi Gubernur. Saat ini, ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kami yang sedang diperiksa. Integritas dan moralitas sangat penting, bukan hanya untuk kepala daerah, tetapi juga untuk seluruh jajaran di bawahnya,” ujar Bobby dalam siaran resmi KPK.
Sikap tegas ini turut diperkuat oleh Sulaiman yang dalam diam namun efektif, terus mendorong pengawasan internal dan menindaklanjuti berbagai temuan indikatif.
Bagi Sulaiman, peran Inspektorat bukan sekadar simbol, tetapi harus menjadi mata dan telinga rakyat dalam memastikan pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan akuntabel.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, juga mengungkapkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah masih banyak menyimpan celah korupsi, mulai dari perencanaan anggaran yang tak akuntabel, pengadaan barang dan jasa yang rawan kecurangan, hingga praktik jual beli jabatan.
“Kami mendorong pemda dan DPRD untuk bersama-sama menutup celah korupsi, memastikan pelayanan publik semakin baik, dan mendorong demokrasi lokal yang sehat,” kata Agung.
Dalam konteks inilah, keberanian dan kerja sistematis Sulaiman Harahap menjadi sorotan positif. Ia tak hanya memperkuat legitimasi Bobby sebagai pemimpin baru yang membawa semangat perubahan, tetapi juga menunjukkan bahwa aparatur bisa bekerja profesional tanpa harus terjebak kepentingan politik.
Kolaborasi antara Inspektorat, Gubernur, dan KPK bukan sekadar slogan. Ini adalah bentuk konkret dari reformasi birokrasi di Sumatera Utara—sebuah provinsi yang selama ini penuh harapan rakyat untuk perubahan.
Dengan gebrakan ini, publik kini menanti: siapa lagi pejabat yang akan tersentuh? Namun satu hal yang pasti, di bawah komando Bobby dan dukungan penuh Sulaiman, Sumut sedang menuju babak baru: pemerintahan yang bersih bukan sekadar janji, tapi mulai menjadi bukti. *(Penulis Bersertifikat Wartawan Utama Dewan Pers)*
