Dinas PMD Dukcapil Sumut Komit Implementasikan Kolaborasi Sumut Berkah Gubsu Bobby Nasution
Oleh Ir Zulfikar Tanjung
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Dukcapil Sumut komit sepenuhnya mendukung implementasi Kolaborasi Sumut Berkah yang diusung melalui visi misi Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Wagubsu H Surya.
Sejumlah program dioptimalkan termasuk upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan di Sumatera Utara yang kian menemukan bentuk nyata.
Jadi dinas ini tidak hanya berkutat pada pelayanan dukungan administrasi, melainkan juga mendukung penuh program lintas sektoral, termasuk program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagi lahirnya semakin banyak desa anti-korupsi.
Program ini dipandang sebagai salah satu pijakan penting dalam mengimplementasikan visi-misi Gubernur Sumut, Bobby Nasution, “Kolaborasi Sumut Berkah.”
Kepala Dinas PMD Dukcapil Sumut, H. Parlindungan Pane, SH, M.Si, ketika menerima kunjungan Sekdaprovsu Togap Simangunsong, Rabu (27/8) menjelaskan bahwa tahin 2025 sudah ada 12 kabupaten/kota yang mengusulkan desa anti-korupsi.
Tim dari Pemprovsu terdiri dari Dinas PMD Dukcapil, Dinas Kominfo dan Inspeltorat Provinsi telah meneliti dan melakukan penilaian atas dasar paramater dan bekerjasama dengan KPK untuk usulan desa anti korupsi tersebut.
Hasilnya telah dikirim oleh Pemprov Sumut kepada KPK untuk dilakukan proses selanjutnya.
Angka ini dinilai sebagai sinyal kuat tumbuhnya kesadaran kolektif di tingkat desa untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas.
“Pemerintahan yang bersih harus dimulai dari desa. Dengan semangat kolaborasi, kita ingin memastikan pembangunan berjalan tanpa praktik yang merugikan masyarakat. Desa anti-korupsi ini wujud nyata dukungan kita terhadap Sumut Berkah,” ujar Parlindungan Pane.
Selain mendorong program desa anti-korupsi, Dinas PMD Dukcapil Sumut juga mencatat capaian penting lain. Dari 5.714 desa di Sumut, seluruhnya telah melakukan penginputan indeks desa. Evaluasi desa dan kelurahan pun telah berjalan. Meski demikian, masih ada beberapa daerah yang memiliki desa tertinggal. Namun jumlahnya masih menunggu pengumuman dari kementerian kompeten.
Fakta ini menjadi tantangan sekaligus pekerjaan rumah yang harus dituntaskan dengan langkah kolaboratif.
Parlindungan menambahkan, dalam hal administrasi kependudukan, peran provinsi adalah menyiapkan data sekaligus melakukan verifikasi untuk mendukung program bantuan dari pemerintah.
“Kami juga memastikan keamanan data pribadi warga, serta memberikan pembinaan kepada kabupaten/kota agar sistem administrasi kependudukan berjalan dengan baik,” katanya.
*Optimisme yang Tumbuh*
Optimisme akan keberhasilan program pembersayaan masyarakat dan desa desa bukan tanpa dasar. Figur Parlindungan Pane sendiri dikenal piawai mengelola potensi desa.
Pengalamannya sebagai Plt Bupati Serdang Bedagai memberi bekal kepemimpinan lapangan yang kuat, memahami denyut kehidupan desa, dan teruji dalam merumuskan strategi pembangunan berbasis masyarakat.
Di bawah kepemimpinannya, Dinas PMD Dukcapil diyakini mampu menjembatani harapan pemerintah provinsi dengan kebutuhan nyata masyarakat desa. Sejalan dengan semangat “Kolaborasi Sumut Berkah,” kolaborasi lintas sektor diyakini akan mempercepat penguatan desa, baik dari sisi pembangunan ekonomi, tata kelola pemerintahan, maupun peningkatan kualitas pelayanan publik.
*Menatap Masa Depan Desa Sumut*
Dengan kombinasi antara pengalaman, integritas, dan visi yang jelas, arah pembangunan desa di Sumut kini menatap masa depan yang lebih optimistis.
“Jika desa kuat, maka Sumatera Utara akan maju. Kita ingin memastikan pembangunan yang merata dan berkeadilan, dimulai dari desa,” tutup Parlindungan Pane dengan nada penuh keyakinan. *(Penulis bersertifikat wartawan utama Dewan Pers)*
