Apa yang Diinginkan Bobby dari Pertemuan Pemred? : Tinjauan Analisis Paradigma Baru Media sebagai ‘Position Tower’
Oleh Ir Zulfikar Tanjung
Silaturahmi Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dengan lebih dari seratus pemimpin redaksi media massa, yang difasilitasi Kadis Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, Senin (25/8), bukanlah pertemuan biasa.
Di balik nuansa ramah tamah dan dialog, tersimpan sebuah pesan penting: gubernur menginginkan lahirnya paradigma baru dalam peran media, terutama media di Sumatera Utara.
Selama ini, relasi pemerintah daerah dengan media umumnya berjalan dalam pola yang umum. Media berperan mengkritisi kebijakan, menyosialisasikan program pemerintah, sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pejabat publik. Semua itu penting, dan menurut Bobby, pola sudah berjalan dengan baik.
Yang ia harapkan kini adalah langkah lebih jauh. Media Sumut didorong untuk bertransformasi dari sekadar mitra lokal menjadi aktor strategis yang mampu mewarnai bahkan mempengaruhi kebijakan nasional.
*Tantangan di Luar Kewenangan Daerah*
Bobby menyadari, banyak persoalan mendasar yang dihadapi rakyat Sumut sesungguhnya berada di luar kewenangan seorang gubernur.
Harga pangan, subsidi energi, distribusi pupuk, hingga regulasi industri—semuanya adalah ranah kebijakan pusat. Namun, dampaknya sangat langsung dirasakan masyarakat Sumut.
Dalam kondisi seperti ini, gubernur sering kali menjadi pihak yang dituntut masyarakat, padahal tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengubah kebijakan.
“Kadang masyarakat menuntut sesuatu kepada gubernur, padahal itu menyangkut kebijakan pusat. Di sinilah saya melihat peran strategis media. Media harus bisa menyuarakan dan mengawal agar kebijakan nasional berpihak kepada daerah, kepada masyarakat Sumatera Utara,” ujar Bobby.
*Position Tower*
Dari paparan Bobby dapat dipetik beberapa analisis antara.lain isyarat Paradigma baru yang ditawarkan Bobby menempatkan media sebagai “position tower”—menara pengaruh yang menjembatani kepentingan daerah dengan pusat.
Peran ini menuntut media tidak hanya menyampaikan informasi atau opini, tetapi juga membangun narasi, mengangkat data, serta menghadirkan perspektif yang mampu memengaruhi pengambilan kebijakan di tingkat nasional.
Dengan cara ini, media Sumut diharapkan tidak lagi hanya mengabarkan dinamika lokal, tetapi juga menjadi bagian dari arus besar diskursus nasional. Suara daerah tidak lagi tenggelam di tengah hiruk pikuk wacana ibu kota, melainkan terdengar jelas sebagai masukan bagi perumusan kebijakan publik.
*Kolaborasi Baru*
Bagi pemerintah daerah, langkah ini berarti membangun hubungan yang lebih proporsional dengan media. Bukan hubungan sekadar formalitas, melainkan kolaborasi strategis.
Media tetap independen dan kritis, tetapi dalam saat yang sama menjadi kanal aspirasi daerah menuju pusat.
Forum silaturahmi ini, yang digagas oleh Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap hanya sepuluh hari setelah dilantik, menjadi momentum awal. Ia membuka ruang komunikasi setara antara pemimpin daerah dan pemimpin redaksi, sesuatu yang jarang terjadi.
Jika paradigma baru ini benar-benar terbangun, maka Sumut memiliki peluang lebih besar untuk diperhitungkan dalam perumusan kebijakan nasional. Media akan menjadi penguat suara daerah, sekaligus pengawal agar kebijakan pusat berpihak pada kepentingan masyarakat Sumut.
Di situlah esensi keinginan Gubernur Bobby Nasution. Bahwa media tidak lagi hanya sekadar “penyampai kabar”, melainkan menara pengaruh yang mampu mengarahkan pandangan, menggugah kebijakan, dan memberi warna baru bagi perjalanan demokrasi serta pembangunan daerah.
Momen strategis ini diharapkan dapat juga dijabarkan oleh semua jajaran Pemprov Sumut atas komitmen Gubernur ini dan kita optimis akan terlaksana baik antara lain karena acara ini juga dihadiri Wakil Gubsu Haji Surya dan upd antara lain Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugrah (Penulis Bersertifikat Wartawan Utama Dewan Prrs)*
