Jejak Kolaborasi Bobby Nasution dan Sutan Tolang Lubis: Mengapa Mendagri Melirik Inovasi Fiskal Sumut ?
Ada kalanya sebuah daerah tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga mulai menjadi sumber inspirasi bagi lahirnya kebijakan baru di tingkat nasional.
Momen seperti itulah yang tampaknya mulai dialami Sumatera Utara ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui memperoleh banyak masukan dan gagasan dari diskusinya bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengenai strategi meningkatkan pendapatan daerah.
Bahkan, beberapa gagasan tersebut dinilai layak dipelajari untuk menjadi inspirasi kebijakan yang lebih luas.
Pernyataan Mendagri itu bukan sekadar pujian kepada seorang kepala daerah. Ia merupakan pengakuan bahwa inovasi fiskal yang lahir dari daerah dapat memberi kontribusi terhadap perbaikan tata kelola keuangan nasional. Pengakuan seperti ini tentu tidak lahir dari ruang kosong.
Ia harus dibaca sebagai hasil dari sebuah proses panjang yang memadukan kepemimpinan politik, kemampuan birokrasi, serta keberanian melakukan perubahan.
Dalam konteks Sumatera Utara, proses itu terlihat melalui pola kolaborasi yang dibangun Bobby Nasution bersama jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut di bawah kepemimpinan Sutan Tolang Lubis.
Sejak dipercaya memimpin Bapenda Sumut pada Maret 2026, Sutan Tolang Lubis tidak memilih memulai pekerjaannya dari balik meja.
Ia turun langsung mengonsolidasikan jajaran UPTD Samsat, membangun penyamaan persepsi bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut, Jasa Raharja, pemerintah kabupaten/kota, hingga seluruh unsur Kesamsatan.
Langkah awal itu menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah bukan hanya persoalan administrasi perpajakan, melainkan membangun ekosistem kolaborasi yang solid.
Pendekatan tersebut sejalan dengan visi Kolaborasi Sumut Berkah yang sejak awal menjadi arah kepemimpinan Bobby Nasution.
Pendapatan daerah diposisikan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan fondasi utama untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga program-program prioritas pemerintah daerah.
*Hasilnya mulai terlihat)*
Pada triwulan pertama 2026, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak telah mencapai lebih dari 24 persen dan memperoleh apresiasi langsung dari Menteri Dalam Negeri. Tidak lama kemudian, capaian itu kembali meningkat menjadi sekitar 26 persen.
Di tengah berbagai tantangan ekonomi, tren tersebut menjadi sinyal bahwa mesin fiskal Sumatera Utara bergerak pada jalur yang positif.
Namun, keberhasilan itu sesungguhnya tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan.
Yang lebih menarik ialah perubahan paradigma pelayanan publik yang mulai dibangun Bapenda Sumut. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor kini semakin mudah.
Pemilik kendaraan bekas dapat membayar pajak tahunan tanpa harus membawa KTP pemilik lama, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Bapenda juga mulai mengembangkan layanan Samsat Malam, memperluas sosialisasi kepatuhan pajak, serta mengoordinasikan solusi bagi wajib pajak yang menghadapi kendala perbedaan alamat pada KTP dan STNK.
Di sisi lain, lahir pula inovasi Gebyar Pajak Sumut, sebuah pendekatan baru yang menggeser orientasi dari sekadar memberi keringanan kepada penunggak pajak menjadi memberikan penghargaan kepada masyarakat yang taat membayar pajak.
Program ini memperlihatkan perubahan filosofi pelayanan publik: kepatuhan bukan hanya diwajibkan, tetapi juga dihargai.
*(Lintas Institusi)*
Mewujudkan program seperti itu tentu bukan pekerjaan sederhana. Ia membutuhkan kesepahaman lintas institusi, mulai dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut, Jasa Raharja, Bank Sumut, hingga dukungan regulasi dan pengawasan.
Di sinilah makna sesungguhnya dari kata kolaborasi memperoleh bentuk yang nyata.
Karena itu, apresiasi Mendagri terhadap Sumatera Utara sepatutnya dibaca bukan sebagai akhir dari sebuah perjalanan, melainkan sebagai pengakuan atas proses yang sedang berlangsung.
Sebuah proses ketika kepemimpinan politik diterjemahkan menjadi inovasi birokrasi, lalu berubah menjadi pelayanan publik yang lebih baik dan berdampak pada penguatan fiskal daerah.
Pada akhirnya, kekuatan sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dimiliki.
Lebih penting lagi adalah kemampuan menghadirkan gagasan baru, membangun kolaborasi antarlembaga, dan menerjemahkannya menjadi hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Jika pola seperti ini terus dipertahankan, bukan tidak mungkin Sumatera Utara benar-benar menjadi salah satu laboratorium inovasi fiskal daerah di Indonesia.
Dan ketika sebuah daerah mulai menjadi rujukan bagi pemerintah pusat, sesungguhnya yang sedang dibangun bukan hanya peningkatan pendapatan daerah, melainkan juga kepercayaan bahwa inovasi dari daerah dapat ikut menentukan arah kebijakan nasional. *(Zulfikar Tanjung bersertifikat wartawan utama dewan pers)*
