10 Bulan Erwin Hotmansah Harahap: Membangun Orkestra Informasi di Balik Bobby Nasution
Oleh Ir Zulfikar Tanjung
Dalam sebuah pemerintahan modern, keberhasilan komunikasi publik tidak selalu ditentukan oleh seberapa sering seorang pejabat tampil di depan kamera.
Ukurannya justru terletak pada kemampuan membangun sebuah sistem yang mampu bekerja secara konsisten, terkoordinasi, dan dipercaya publik. Ketika komunikasi telah menjadi budaya birokrasi, bukan lagi bergantung pada figur tertentu, di situlah sesungguhnya kualitas tata kelola pemerintahan mulai terlihat.
Dalam perspektif itulah, sepuluh bulan pertama kepemimpinan Erwin Hotmansah Harahap sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menarik untuk dicermati.
Sejak dilantik pada 15 Agustus 2025, Erwin bergerak cepat menerjemahkan visi komunikasi Gubernur Bobby Afif Nasution ke dalam langkah-langkah nyata.
Diawali dengan mempertemukan gubernur dan wakil gubernur bersama lebih dari seratus pemimpin redaksi media massa, kemudian mengimplementasikan konferensi pers harian seluruh organisasi perangkat daerah, hingga memperkuat kemitraan dengan Forum Wartawan Pemprov Sumut, seluruh rangkaian tersebut sesungguhnya mengarah pada satu tujuan besar: membangun sistem komunikasi pemerintahan yang hidup, terbuka, dan berkelanjutan.
*(Dampaknya mulai terlihat*)
Dengan sistem komunikasi yang berjalan secara konsisten, Gubernur Bobby Nasution dapat lebih fokus menjalankan agenda pemerintahan, menyelesaikan berbagai persoalan strategis, serta melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah tanpa harus terus-menerus disibukkan oleh persoalan diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Persoalan-persoalan teknis yang menjadi kewenangan masing-masing perangkat daerah tidak lagi harus dijelaskan sendiri oleh gubernur. Kepala dinas, kepala badan, kepala biro, maupun pimpinan OPD lainnya telah memperoleh ruang sekaligus tanggung jawab untuk menjelaskan langsung kebijakan sektoral kepada masyarakat melalui media.
Perubahan ini melahirkan pembagian peran yang jauh lebih sehat. Gubernur lebih berkonsentrasi pada fungsi utamanya sebagai decision maker, pengambil keputusan atas arah kebijakan daerah. Sementara berbagai aspek teknis dijelaskan langsung oleh pejabat yang memang menguasai substansi persoalan.
Dari sisi lain, kualitas kerja jurnalistik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ikut mengalami peningkatan.
Wartawan tidak lagi hanya menunggu pernyataan gubernur mengenai berbagai persoalan teknis. Melalui konferensi pers harian, mereka memperoleh informasi primer langsung dari para pemimpin OPD.
Akibatnya, ketika bertemu Gubernur Bobby Nasution, pertanyaan-pertanyaan yang berkembang tidak lagi berkisar pada urusan administratif, melainkan telah bergeser kepada isu-isu strategis, arah pembangunan, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, hingga keputusan-keputusan penting yang memang menjadi kewenangan gubernur.
Inilah perubahan paradigma yang sesungguhnya.
Di sisi lain, konferensi pers harian juga mendorong para kepala OPD meningkatkan kapasitas komunikasi publiknya.
Mereka tidak lagi hanya dituntut berhasil menjalankan program, tetapi juga mampu menjelaskan manfaat program tersebut secara terbuka, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Transparansi bukan lagi menjadi slogan, melainkan bagian dari budaya kerja birokrasi.
*(Di Balik Layar*)
Namun, yang paling menarik justru terletak pada gaya kepemimpinan Erwin sendiri.
Sebagai Kepala Dinas Kominfo, ia memiliki peluang besar menjadikan dirinya pusat perhatian. Setiap hari berhadapan dengan media, mengendalikan arus informasi, bahkan sangat mungkin membangun citra pribadi melalui ruang-ruang pemberitaan.
Tetapi jalan itu tidak dipilihnya.
Ia justru memberikan panggung kepada para kepala OPD untuk berbicara sesuai bidangnya masing-masing. Yang mengemuka di hadapan publik adalah gubernur sebagai pemimpin pemerintahan dan para pimpinan perangkat daerah sebagai penanggung jawab teknis. Sementara Erwin memilih bekerja di balik layar, memastikan seluruh instrumen komunikasi bergerak dalam irama yang sama.
Pilihan ini menunjukkan kedewasaan seorang pemimpin komunikasi. Ia memahami bahwa keberhasilan seorang Kepala Dinas Kominfo bukan diukur dari seberapa sering namanya muncul di media, melainkan dari seberapa baik seluruh organisasi mampu berbicara dengan satu narasi, satu arah, dan satu tujuan.
Analogi yang paling tepat mungkin adalah sebuah orkestra. Penonton menikmati harmoni musik yang dimainkan para pemusik. Mereka mengenal pemain biola, pemain piano, atau penyanyi utama.
Namun sedikit yang menyadari bahwa harmoni itu lahir karena ada seorang konduktor yang mengatur tempo, menjaga keseimbangan, dan memastikan setiap instrumen berbunyi pada waktu yang tepat.
Begitu pula komunikasi pemerintahan di Sumatera Utara hari ini. Yang tampil dihadapan publik adalah Gubernur Bobby Nasution, Wakil Gubernur H. Surya, para kepala dinas, kepala badan, dan kepala biro. Namun di balik harmoni itu terdapat sebuah sistem yang dibangun secara perlahan, konsisten, dan disiplin.
Apabila konsistensi ini terus dipertahankan, bukan tidak mungkin model komunikasi pemerintahan Sumatera Utara akan menjadi salah satu rujukan nasional dalam praktik keterbukaan informasi publik.
Sebab, sebagaimana harapan Gubernur Bobby Nasution kepada para pemimpin redaksi beberapa waktu lalu, tujuan akhirnya bukan sekadar menyebarluaskan program pemerintah, melainkan menjadikan media sebagai position tower—menara pengaruh yang mampu menyuarakan kepentingan Sumatera Utara hingga memengaruhi arah kebijakan nasional yang berpihak kepada daerah.
Barangkali, itulah capaian paling penting dari sepuluh bulan pertama Erwin Hotmansah Harahap: bukan membangun popularitas pribadi, melainkan membangun sebuah orkestra informasi yang membuat komunikasi pemerintahan berjalan harmonis, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sebuah fondasi yang, jika terus dirawat, akan menjadi modal penting bagi kepemimpinan Bobby Nasution dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, kolaboratif, dan dipercaya publik.(*penulis bersertifikat wartawan utama dewan pers*)
