Timur tumanggor ^Bumper^-kan Diri Jaga Marwah Bobby Nasution dalam Polemik uang mengendap

Timur tumanggor ^Bumper^-kan Diri Jaga Marwah Bobby Nasution dalam Polemik uang mengendap

Oleh Ir Zulfikar Tanjung

Dalam setiap *dinamika pemerintahan, ada saat-saat di mana loyalitas tidak cukup ditunjukkan dengan kata, melainkan dengan tindakan konkret dan keberanian moral.*

Itulah yang diperlihatkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, ketika polemik dana mengendap Pemprov Sumut mencuat di ruang publik.

Ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan adanya dana sebesar Rp 3,1 triliun yang disebut “mengendap di bank”, sementara Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menjelaskan bahwa jumlah sebenarnya hanya Rp 990 miliar, opini publik sempat terbelah.

Banyak yang menanti bagaimana pemerintah provinsi akan merespons isu sensitif ini tanpa menimbulkan kesan saling bantah antarinstansi pusat dan daerah.

Namun sebelum polemik itu melebar dan menyeret nama Gubernur ke pusaran debat publik, Timur Tumanggor langsung pasang badan. Ia tampil sebagai bumper—pelindung dan penjernih opini—yang menegaskan fakta teknis keuangan daerah dengan data yang transparan.

Dalam waktu singkat, BKAD menggelar konferensi pers resmi di Kantor Gubernur Sumut, difasilitasi oleh Dinas Kominfo Sumut di bawah pimpinan Erwin Hotmansah Harahap, dengan Porman Mahulae sebagai moderator.

Timur membawa lengkap stafnya antara lain Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Andriza Rifandi, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Ratna Sari Pinem serta Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.

*Saldo Kas*

Kepada puluhan wartawan, Timur menjelaskan dengan gamblang: “Saldo kas Pemprov Sumut per 21 Oktober 2025 adalah Rp 990 miliar. Dana itu seluruhnya tersimpan di rekening kas umum daerah pada Bank Sumut, bukan di deposito, tapi di giro dan buku tabungan.” Ia bahkan menambahkan bahwa BKAD telah menyurati Bank Indonesia untuk melakukan sinkronisasi data agar tidak terjadi salah tafsir lebih jauh.

Langkah cepat dan elegan ini patut dicatat sebagai bentuk kepemimpinan teknokratik yang matang. Timur tidak hanya menjalankan tugas fungsional sebagai bendahara daerah, tetapi juga melindungi kredibilitas kepala daerahnya dari bias persepsi publik. Ia menempatkan dirinya sebagai garda depan profesional, yang menenangkan suasana dengan data, bukan emosi.

Dalam konteks pemerintahan modern, tindakan seperti ini sangat penting. Ketika pejabat teknis berani tampil ke publik dengan tanggung jawab penuh, pemerintahan menjadi lebih sehat, komunikatif, dan akuntabel. Publik tidak lagi bingung oleh perbedaan angka, karena pejabat yang berwenang tampil menjelaskan dengan transparan.

*Aset Strategis*

Bagi Gubernur Bobby Nasution, kehadiran figur seperti Timur Tumanggor merupakan aset strategis. Di tengah arus komunikasi publik yang cepat dan sering kali penuh tafsir, pejabat seperti Timur adalah penopang kepercayaan publik sekaligus penjaga wibawa pemerintahan. Ia tahu kapan harus tampil, kapan harus menahan diri, dan bagaimana menyalurkan klarifikasi tanpa menambah kegaduhan.

Sikap “pasang badan” bukan berarti menutupi masalah. Justru sebaliknya, ia membuka data dengan jernih, menjawab dengan tenang, dan menegaskan bahwa Pemprov Sumut siap diverifikasi oleh lembaga mana pun, termasuk Bank Indonesia. Inilah bentuk tanggung jawab yang tidak sekadar administratif, tetapi juga moral dan etis.

Dalam konteks komunikasi pemerintahan, langkah Timur memberi pelajaran penting: polemik publik tidak perlu dilawan dengan polemik baru, tetapi dengan ketenangan, data, dan integritas. Dan di sinilah nilai kepemimpinan sejati diuji—bukan di ruang politik, melainkan di ruang tanggung jawab.

Pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari seberapa besar dana yang dikelola, tetapi seberapa cepat dan tepat merespons isu dengan ketulusan dan kejelasan. Timur Tumanggor sudah memperlihatkan hal itu. Ia bukan sekadar kepala dinas, tapi penjaga harmoni komunikasi antara data, publik, dan pimpinan.

Dalam situasi seperti ini, kita patut mengapresiasi bukan hanya angka yang ia sebut, tapi ketegasan moral dan profesionalisme yang ia tunjukkan. Karena sering kali, kekuatan sebuah pemerintahan tidak terletak di kursi tertinggi, tetapi pada staf yang berani berdiri tegak di tengah badai opini—demi menjaga marwah atasannya, dan nama baik institusinya *(Penulis bersertifikat Wartawan Utama Dewan Pers)*