Syaiful Syafri: Fasilitator Tekad dari Papua dan Maluku Harus Siap Entaskan Kemiskinan Ekstrem 2026
Jakarta, 24/9/2025 – Para fasilitator asal Papua dan Maluku yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) diminta segera menerapkan ilmu yang diperoleh untuk mendukung target pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem pada 2026.
Pesan tersebut disampaikan Drs. Syaiful Syafri, MM kepada 125 peserta pelatihan utusan dari 25 kabupaten di Papua dan Maluku. Syaiful menekankan pentingnya fasilitator berkoordinasi dengan pemerintah desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta memotivasi masyarakat untuk ikut merencanakan program pemberdayaan berbasis potensi lokal.
“Fasilitator dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem jika mampu mendorong masyarakat mengelola UMKM, kerajinan, peternakan, perikanan, dan pertanian terpadu berbasis desa dengan data akurat mengenai sumber daya alam, manusia, dan sarana yang ada di desa,” ujar Syaiful saat menyampaikan materi Merancang Rencana Kerja Inovatif untuk Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Rabu (24/9).
Menurut Pj Bupati Batu Bara 2008 itu, fasilitator juga harus memfasilitasi kerja sama pemerintah desa dengan tenaga pelatih terampil agar masyarakat mampu mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, sekaligus menggandeng BUMDes untuk pemasaran. “Jika masyarakat berhasil memasarkan produk UMKM keluar daerah, fasilitator wajib mendampingi mereka mengurus merek, kemasan, izin edar BPOM, dan izin usaha dari dinas terkait,” tambahnya.
Syaiful yang juga pernah menjabat Kadis Sosial Sumut 2010 menegaskan, fasilitator perlu memprioritaskan pemberdayaan di sektor pertanian terpadu, peternakan, maupun perikanan dengan memastikan dukungan teknis dari dinas terkait di daerah.
Ia mengingatkan, pemberdayaan masyarakat bukan hal baru. “Sejak tahun 1990-an hingga awal 2000-an, program serupa sudah saya jalankan untuk komunitas miskin perkotaan maupun Komunitas Adat Terpencil melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha. Hasilnya terbukti meningkatkan pendapatan dan ekonomi desa,” kata Syaiful.
Soal anggaran, Syaiful menyarankan fasilitator menjalin kemitraan dengan perusahaan melalui dana tanggung jawab sosial (CSR) sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan PP Nomor 47 Tahun 2012 dengan dukungan pemerintah daerah.
“Jika hasil pelatihan ini benar-benar diterapkan, maka pendamping desa akan menjadi ujung tombak penanganan kemiskinan ekstrem. Apalagi bila fasilitator mampu meyakinkan kepala daerah dan dunia usaha untuk mendukung infrastruktur jalan serta sarana desa, target 2026 sangat mungkin tercapai,” tegasnya.
Pelatihan Tekad 2025 ini menghadirkan 10 narasumber dari Kemendes PDTT, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, serta tenaga ahli teknologi. Syaiful tampil bersama Dr. Mhd Arqam, M.Pd (ahli teknologi) dengan moderator Farida Sijabat dari Kemendes PDTT.
Kegiatan dibuka oleh Menteri Desa PDTT yang diwakili Dirjen PIDTT Dr. H. Tabrani, M.Pd dan dihadiri sejumlah pejabat Kemendes, termasuk Sekretaris Dirjen Drs. Syahrul, M.Si, Direktur PPU Dr. H.M. Ridha Haykal, M.Si, Direktur Pelayanan Investasi Aditya Hendra, SE, MM, Direktur Pemasaran Produk Unggulan Dr. H. Yusra, M.Pd, Direktur Pengembangan Kelembagaan dan Investasi Rafdinal, S.Sos, MT, serta Direktur Perencanaan Dra. Dewi Yuliani, MP.
