Acara pengukuhan Selasa (23/3) malam, mengukuhkan perwakilan kepala daerah dan pimpinan DPRK dari seluruh kabupaten/kota se-Aceh, yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Forum Komunikasi Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Aceh (Forum KKA) Periode 2020 – 2025, bertempat di Anjong Mon Mata, Banda Aceh.
Pengukuhan tersebut merupakan tindak lanjut aitas hasil sidang paripurna Konferensi ke III Forum KKA yang telah memilih Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman, sebagai Koordinator Forum KKA Periode 2020-2025.
Selanjutnya sesuai amanat konferensi tersebut, ditetapkan struktur Dewan Pimpinan Forum KKA sebanyak 23 orang, yang merupakan keterwakilan dari 4 kawasan, yakni, Kawasan Kota, terdiri dari Walikota Banda Aceh, Walikota Langsa, Wakil Walikota Lhokseumawe, Ketua DPRK Subulussalam dan Wakil Ketua DPRK Sabang. Selanjutnya, Kawasan Barat – Selatan, yang terdiri dari Bupati Aceh Barat, Bupati Aceh Selatan, Bupati Singkil, Wakil Bupati Aceh Jaya.
Selanjutnya iKetua DPRK Nagan Raya, Ketua DPRK Aceh Barat Daya dan Ketua DPRK Simeulue. Sedangkan, Kawasan Timur-Utara, terdiri dari Bupati Bireuen, Bupati Aceh Tamiang, Bupati Aceh Timur, Wakil Bupati Pidie Jaya, Ketua DPRK Aceh Utara, Ketua DPRK Aceh Besar, dan Ketua DPRK Pidie.
Terus Kawasan Tengah-Tenggara, yakni Bupati Gayo Lues, Bupati Bener Meriah, Ketua DPRK Aceh Tenggara, dan Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah.
Berdasarkan informasi dari Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Aceh Selatan, Deka Harwinta, M.I.Kom, Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran bertolak ke Banda Aceh pada Selasa (23/3/2021)siang, setelah menghadiri penutupan MTQ XXXV Tingkat Kabupaten Aceh Selatan di Kecamatan Kluet Selatan, pada pagi harinya.
“Setelah acara penutupan MTQ selesai, ditandai dengan penyerahan piala bergilir kepada Kecamatan Meukek sebagai juara umum, dan Bupati langsung berangkat ke Banda Aceh dari Arena Utama MTQ, dan telah tiba di Banda Aceh tepat sebelum acara dimulai,” ujar Deka Harwinta.
Deka lebih lanjut menjelaskan, Forum KKA saat ini telah melalui dua periode kepengurusan, dibentuk pada 9 Maret 2008 di Banda Aceh, bertujuan untuk membangun sinergitas, harmonisasi dan kerjasama pemerintahan antar Kabupaten dan Kota, dengan Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Pusat dan Asosiasi Pemerintahan Daerah lainnya.
Acara tersebut tidak bisa diwakili, dalam kesempatan itu juga diikutsertak Forkopimda Aceh, Forkopimda Kota Banda Aceh, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se Aceh, dan Ketua/Wakil Ketua DPRK se Aceh, sebut Deka.
Deka lebih lanjut menambahkan, acara tersebut tetap mematuhi protokol kesehatan. (ZUL)
Komentar