MADINA – Warga Batu Sondat yang menjadi korban dugaan pungutan liar (pungli) dalam permohonan pembuatan sertifikat program pemerintah, redistribusi tanah (redis) di BPN Mandailing Natal (Madina), minta agar tim monitoring dan evaluasi (monev) turun ke desa mereka.
Demikian permintaan salah seorang warga yang bermarga Nasution melalui topmetro.news, Kamis (24/2/2022). Sehingga bisa mengungkap jelas bagaimana proses mereka dalam mendapatkan sertifikat tanah dari program pemerintah tersebut.
“Saya mengharapkan tim monev dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara agar bertemu langsung dan berbicara dengan kami,” pungkasnya
Secara pribadi selaku korban atau pemohon dalam penertiban sertifikat, Nasution siap membuka atau menjelaskan semua bagaimana proses mereka mendapatkan sertifikat.
“Saya merupakan korban langsung. Dan saya juga sudah membayar sebesar Rp1,2 juta untuk satu sertifikat,” tegasnya kesal.
Lanjutnya, kemaren ia sempat mendengar informasi dari wartawan bahwa rencananya, Sabtu (19/2/2022) yang lalu, Tim Monev BPN Sumut akan menemui warga. Namun setelah mereka tunggu hingga saat ini, apa yang jadi rencana itu, belum juga terlaksana.
“Dugaan pungli dalam permohonan penertiban sertifikat tanah program pemerintah (redis) yang saya sampaikan ke abang-abang ini, masih yang terjadi di desa kami saja. Belum lagi adanya dugaan yang sama di desa-desa lain. Dan saya siap bertemu langsung dengan BPN Sumut bila mereka turun. Agar saya jelaskan,… Baca Selanjutnya di www.topmetro.news
