Baru 10 Hari Menjabat, Yuliani Langsung Tancapkan Arah Baru Koperasi Sumut Dukung Program Bobby Nasution
Oleh Ir Zulfikar Tanjung
Baru sekitar sepuluh hari sejak dilantik sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Utara pada 13 Juli 2026, Yuliani Siregar sudah tampil membawa sebuah pesan yang tegas: koperasi tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai organisasi berbadan hukum, melainkan harus tumbuh menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat.
Paparan perdananya kepada media pada Kamis (23/7) dipandu Porman Mahulae dari Diskominfo Sumut memperlihatkan arah kebijakan yang mulai dibangun di tubuh Dinas Koperasi dan UKM Sumut.
Bagi birokrasi, sepuluh hari tentu terlalu singkat untuk mengukur hasil. Namun, waktu yang singkat itu cukup untuk membaca arah kepemimpinan. Dan dari sanalah optimisme mulai tumbuh.
Alih-alih sibuk mengklaim capaian yang merupakan hasil kerja periode sebelumnya, Yuliani justru memilih memperlihatkan peta jalan yang akan ditempuh.
Setidaknya ada lima gagasan besar yang menonjol dari pemaparannya, dan kelimanya beririsan langsung dengan agenda pembangunan ekonomi yang sedang didorong Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
(*Gagasan Besar)*
Gagasan pertama adalah mengubah paradigma pembinaan koperasi. Selama ini keberhasilan koperasi sering diukur dari jumlah badan hukum, pelaksanaan rapat anggota tahunan, atau kelengkapan administrasi.
Kini orientasinya bergeser. Koperasi harus hidup, bertransaksi, dan menghasilkan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.
Data yang dipaparkan menunjukkan mulai muncul tanda-tanda ke arah sana. Sejumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sudah mulai melakukan transaksi usaha.
Pesan yang ingin dibangun sederhana tetapi penting: koperasi tidak cukup berdiri di atas kertas, melainkan harus hadir dalam denyut ekonomi desa.
Gagasan kedua adalah membawa UMKM Sumatera Utara menembus pasar global melalui Program Sumut Digital Market.
Selama bertahun-tahun, pembinaan UMKM identik dengan pelatihan dan keikutsertaan dalam pameran.
Kini orientasinya diperluas menuju ekspor melalui kurasi produk, pendampingan digital, hingga pemanfaatan marketplace global seperti Alibaba.com.
Pendekatan ini memperlihatkan keberanian mengubah pola pikir dari “UMKM lokal” menjadi “UMKM yang mampu bersaing di pasar internasional”.
Ketiga, penguatan koperasi dilakukan melalui pendekatan yang lebih terukur. Program pilot project terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih disertai pendampingan langsung di lapangan menunjukkan bahwa pembinaan tidak lagi berhenti pada ruang kelas. Workshop on Location yang disiapkan merupakan upaya memastikan koperasi benar-benar mampu mengelola usaha secara profesional.
Keempat, perhatian terhadap generasi muda juga mendapat tempat melalui program Fast Track Youngpreneur (FYP Level Up).
Program ini menjadi sinyal bahwa pembangunan koperasi dan UMKM tidak hanya berbicara tentang pelaku usaha yang telah mapan, tetapi juga menyiapkan lahirnya wirausaha muda yang memiliki orientasi ekspor.
Regenerasi menjadi kata kunci agar ekosistem UMKM tetap adaptif menghadapi perubahan ekonomi digital.
Sementara itu, gagasan kelima adalah mentransformasi PLUT menjadi Mall UMKM.
Bila selama ini PLUT lebih dikenal sebagai pusat konsultasi, konsep baru yang ditawarkan adalah menghadirkan layanan terpadu mulai dari legalitas usaha, sertifikasi produk, pembiayaan, konsultasi bisnis, hingga promosi produk lokal dalam satu ekosistem.
Transformasi semacam ini berpotensi memangkas birokrasi layanan sekaligus memberikan kemudahan bagi pelaku usaha.
Kelima gagasan tersebut menunjukkan benang merah yang sama, yakni membangun koperasi dan UMKM yang modern, produktif, dan berorientasi pasar.
Arah ini selaras dengan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang mendorong peningkatan daya saing ekonomi daerah melalui digitalisasi, penguatan ekonomi kerakyatan, dan penciptaan lapangan kerja baru.
*(Menetapkan Arah)*
Tentu masih terlalu dini menyebut seluruh gagasan itu sebagai keberhasilan. Program-program tersebut masih harus dibuktikan melalui implementasi dan hasil yang terukur.
Namun, dalam dunia pemerintahan, kepemimpinan sering kali dimulai dari kemampuan menetapkan arah yang benar sebelum menghasilkan capaian.
Rekam jejak Yuliani di sejumlah organisasi perangkat daerah sebelumnya juga menjadi alasan mengapa ekspektasi publik cukup tinggi.
Ia pernah dipercaya memimpin Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian Dinas Ketenagakerjaan, sebelum akhirnya mendapat amanah baru di Dinas Koperasi dan UKM.
Pengalaman lintas sektor itu memberi bekal dalam mengelola organisasi sekaligus membangun kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Pada akhirnya, yang sedang ditunggu masyarakat bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan perubahan nyata. Jika lima arah besar yang mulai ditancapkan itu mampu diterjemahkan menjadi gerakan yang konsisten hingga tingkat desa dan pelaku UMKM, maka koperasi tidak lagi hanya menjadi simbol ekonomi kerakyatan, melainkan benar-benar menjadi motor pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.
Dan bila arah itu terjaga, bukan tidak mungkin Yuliani Siregar akan kembali membuktikan bahwa setiap amanah yang diembannya selalu diawali dengan satu hal yang sama: **membangun perubahan melalui keberanian menetapkan arah.(*penulis bersrtifikat wartawan utama dewan pers)*
