oleh

Kena OTT Dugaan Pungli, Mantan Kades Tanjung Purba Dituntut 18 Bulan Penjara

DELI SERDANG – Hendri Purba (52), mantan Kades (Kepala Desa) Tanjung Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, terdakwa pungutan liar (pungli) terhadap stafnya, Senin (21/12/2020), di Cakra 8 Pengadilan Tipikor pada PN Medan mendapat tuntutan pidana 18 bulan (1,5 tahun) penjara.

Selain itu terdakwa juga dapat tuntutan membayar denda Rp50 juta. Dengan ketentuan bila denda tidak terbayar, maka ganti dengan pidana enam bulan kurungan.

Tim JPU dari Kejari Deli Serdang juga menuntut terdakwa pidana tambahan membayar uang pengganti (UP) Rp50 juta. Subsidair empat bulan penjara.

BACA JUGA:  Allegri Minta Andrea Agnelli Tendang Cristiano Ronaldo dari Juventus

Dari fakta-fakta terungkap di persidangan, tim penuntut umum berpendapat bahwa dakwaan subsidair pidana Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah memenuhi unsur.

Yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan.

Atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

BACA JUGA:  Bunda Indah Ajak Warga Bersihkan Hati dan Akhlak Kita

Hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sedangkan hal meringankan, terdakwa selama persidangan secara virtual bersikap sopan. Belum pernah kena hukum dan menjadi tulang punggung keluarganya.

Usai mendengarkan materi tuntutan, Hakim Ketua Eliwarti memberikan kesempatan kepada penasihat hukum (PH) terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan (pledoi), Senin mendatang (4/1/2021).

Terdakwa Henri Purba Kena OTT

Uraian pada dakwaan menyebut, Mei 2020 lalu terdakwa Henri Purba sengaja memanggil saksi Lenni Idawati ke ruangan kerjanya guna memberitahukan bahwa SK saksi sebagai Kaur Pemerintahan akan berakhir pada Juni 2020. Jabatan tersebut tidak akan ia berikan ke orang lain bila saksi Lenni menyediakan uang Rp5 juta.

BACA JUGA:  Edy Rahmayadi Bicara Soal Sosok Prabowo, dan Kelakarnya Soal Dukungan Gerindra: Gak Dukung, Aku Laporkan !

Lenni berungkali bermohon, namun terdakwa tetap bertahan. Bila tidak tersedia uang, maka jabatan Kaur Pemerintahan akan ‘melayang’ ke orang lain.

Saksi kemudian konsultasi ke petugas Polsek Lubuk Pakam. Dengan berat hati saksi Lenni, Selasa (11/8/2020) mengantarkan uang,… Baca Selanjutnya di www.topmetro.news

Komentar

News Feed