Menyahuti perkembangan pendidikan tinggi sebagaimana yang digagas Menteri Pendidikan RI, Perguruan Tinggi mau tak mau harus menyiapkan diri untuk menerapkan MBKM tersebut. Demikian dikatakan Wakil Rektor I kampus ini Dr H Firmansyah MSi, Kamis (11/3/2021).
Firmansyah menyebutkan pihaknya telah menyiapkan dua program studi (Prodi), yakni Pendidikan Matematika dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi (FE) sebagai pilot project MBKM.
Dikatakan wakil rektor 1, pihaknya selama ini pun sudah melaksanakan MBKM, antara lain mahasiswa UMN yang berkiprah di sekolah lain dalam bentuk program praktek lapangan (PPL), ada juga magang, kemudian kegiatan di luar kamps di masyarakat di desa.
Namun memang SKS-nya tidak sebesar yang ada di regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tahun 2020. Karena SKS-nya masih kurang, sekarang kampus sedang menyesuaikan kurikulum yang persis mengikuti arahan Permemdikbud tersebut dan kampus lagi merancang itu, urai Firmansyah.
Peraturan Rektor UMN Al Washliyah Dr KRT H Hardi Mulyono K Surbakti untuk mengakomodasi itu sudah keluar pada Nopember 2020 lalu. Sekarang ini dari pihak akademik sudah minta ke dekan, dan dekan menyiapkan mata kuliah yang bisa dambil lintas Prodi tersebut. Misalnya, Prodi di FKIP bisa mengambil di Fakultas Hukum atau di Fakultas Ekonomi dan hal itu perlu disiapkan kira-kira mata kuliah apa yang menarik bagi orang yang mengambil Prodi itu, begitu juga untuk menampung ketika mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain mau ambil di Prodi di lingkungan UMN. Kemudian kita perlu menyiapkan juga dari sisi sistem yang memang agak susah. Dari sisi sistem misalnya kita mulai dari pengisian KRS perkuliahan sampai pengisian nilai. Itu nantinya sudah tersistem dari sistem Siakad, kemudian dari suatu program studi mau mengambil di program studi lain di lingkungan UMN atau sudah ada dari mahasiswa universitas lain mau mengambil mata kuliah di Prodi di lingkungan UMN. Hal itu belum serta merta diakomodasi sistemnya. Kalau dari lingkungan UMN mengambilnya di lingkungan UMN juga lebih gampang, karena NPM mereka sudah terdaftar di sistem UMN, yang agak sulit ketika mahasiswa di luar kampus UMN mau mengambil di Prodi lingkungan UMN, NPM-nya tidak ada di sistem UMN karena belum terdata, jelas wakil rektor 1 ini dengan rinci.
“Untuk mengatasi ini kita sudah diskusi dengan programer kita, mungkin nanti akan dibuat kode tertentu sehingga mahasiswa dari program studi di luar UMN bisa masuk ke sistem kita. Jadi ketika dia ambil satu mata kuliah atau beberapa mata kuliah di Prodi di lingkungan UMN, mahasiswa tersebut dipastikan dahulu bisa masuk di sistem UMN sehingga namanya sudah terdaftar di absensi,” terang Firmansyah.
Ke depan, kita akan targetkan minimal 50% mewakili beberapa fakultas. “Kita sudah mengusulkan ke pemerintah ada 10 Prodi dari beberapa fakultas. Untuk pelaksanaan MBKM ini ada disediakan dana hibah dari pemerintah. Kita sedang menunggu apakah usulan kita bisa diterima pemerintah,” kata Firmansyah yang menyebutkan pihaknya sedang menunggu kabar pengumumannya di bulan April atau Mei karena usulan pelaksanaan MBKM ini dikompetisikan.
Mohon doanya, kata Firmansyah, sekarang ini kawan-kawan lagi bekerja di Prodi karena ada juga khusus untuk kerjasama kurikulum. “Kami mengucapkan terima kasih kepada kementerian yang sangat apresiatif dengan menyediakan dana hibah. Sekarang ini kita sedang buat proposal, kita dapat kesempatan untuk mengusulkan 10 Prodi di luar dua Prodi tadi untuk kerjasama kurikulum. Jadi ini sangat menguntungkan kita juga, artinya pemerintah tidak hanya menyuruh tetapi juga ada rangsangan. Kita berharap medapatkan dana itu,” tutup Firmansyah yang menyebutkan dana yang akan diperoleh sebesar Rp 65 juta untuk satu Prodi. (AY)
Komentar