STABAT – realitasonline.id | BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Pemkab Langkat mengaku belum tau kapan bisa memperbaiki struktur bangunan jembatan yang nyaris roboh di Kelurahan Namungkur Selatan Kec. Seibingei Kab. Langkat. Sebab, hingga kini pihaknya masih menunggu turunnya bantuan anggaran dari pemerintah pusat yang masih dalam proses usulan.
Padahal, jembatan tersebut merupakan salah satu akses penghubung antar kota/kabupaten yakni Binjai, Langkat dan Tanah Karo. Sehingga kini banyak warga yang merasa khawatir ketika melintas di jembatan yang sudah nyaris roboh tersebut.
“Kita sudah usulkan anggarannya ke pusat agar dana bantuannya dapat dipakai untuk membuat tembok penahan sisi pangkal dan ujungnya,” kata Kabid Kedaulatan dan Logistik, BPBD Pemkab Langkat, Iriadi, Rabu (30/12) siang.
Hal itu disampaikan Iriadi saat menghadiri undangan acara Refleksi 1 Tahun yang digelar Fraksi PDIP DPRD Kab Langkat bersama OPD Pemkab Langkat terkait membahas soal Banjir dan solusinya di Kantor PDIP Langkat.
Kata Iriadi, hingga kini pihaknya belum dapat memastikan kapan rencana perbaikan jembatan tersebut dapat dilaksanakan. Karena masih harus menunggu dana bantuan turun dari pusat yakni BNPB di Jakarta.
“Kita baru hanya bisa sebatas mengusulkan saja anggarannya ke pusat dengan mengirimkan seluruh dokumen terkait jembatan rusak tersebut. Dan berharap jembatan Namukur ini bisa segera diperbaiki. Karena kalau sampai roboh maka masyarakat disana takutnya akan terisolir,” ujarnya.
Iriadi mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Langkat terkait kondisi jembatan rusak tersebut. Dan kalau dihitung untuk biaya rehabilitasi jembatan tersebut bisa menelan biaya sebesar Rp2 Miliar. Sedangkan untuk membangun jembatan baru bisa lebih mahal lagi yakni Rp4 Miliar.
“Kita tidak punya dana tanggap darurat sebanyak itu makanya kita usulkan terlebih dahulu ke pemerintah pusat agar dapat secepatnya dibantu,” sebutnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPC PDIP Langkat, Ralin Sinulingga mengaku khawatir dengan bahaya yang ditimbulkan dari jembatan rusak tersebut. Apabila sampai roboh, maka dapat membahayakan jiwa pengendara yang sedang melintas.
“Dan perekonomian masyarakat disana juga akan menjadi terganggu. Makanya harus segera dicari solusinya,” ujarnya.
Ralin yang juga Wakil Ketua DPRD Langkat tersebut juga mengaku pesimis jembatan tersebut dapat segera diperbaiki. Sebab, untuk APBD Langkat tahun 2021 sendiri memang belum ada menampung soal rencana pembangunan jembatan baru. Dan P APBD sendiri juga diprediksi akan nihil.
“Karena untuk pembelian vaksin Covid19 oleh pemerintah pusat hanya menanggung 50 persen. Sedangkan 50 persen lagi ditanggung sama pemerintah kabupaten. Jadi kalau ini terjadi maka untuk belanja infrastruktur saya rasa akan tidak maksimal,” ucapnya.
Dalam pertemuan ini, Ralin juga menyinggung soal penanganan sosial pasca bencana Banjir besar seperti yang terjadi di Sungai Landak ataupun Pangkal Namu Sira-sira. Dimana, banyak bangunan rumah beserta isi dagangan penduduk yang mencari nafkah di lokasi wisata tersebut hancur lebur.
“Jadi sampai hari ini perekonomian masyarakat disana belum pulih betul pasca terjadinya bencana,” ujarnya.
Menjawab itu, Kasi Penanganan Bencana dan Konflik Sosial di Dinas Sosial Langkat, Suriadi menjelaskan pihaknya tetap melakukan asesmen di lapangan. Meskipun, anggaran bantuan di Dinsos Langkat tidak ada, tapi pihaknya tetap berkoordinasi dengan dinas provinsi dan pusat.
“Jadi bantuan yang dari provinsi dan pusat lah yang kami salurkan ke masyarakat. Terakhir ada 75 rumah di Hinai yang rusak diterjang angin puting beliung sudah kita bantu. Dan uangnya langsung dikirim melalui rekening,” katanya.
Turut hadir dalam acara diskusi tersebut Ketua DPC PDIP Langkat, Ralin Sinulingga SE, Ketua Fraksi PDIP, Romelta Ginting SE, Sekretaris Fraksi PDIP, Sandrak Herman Manurung SSos dan Bendahara Fraksi PDIP Juriah. (MA)
Komentar