oleh

Awal Tahun 2021 Sekolah Dibuka di Siantar

P.SIANTAR – Realitasonline.id | Pemerintah Kota (Pemko) Siantar berencana membuka sekolah (belajar tatap muka) di Kota Siantar pada Januari 2021 mendatang. Rencana itupun disikapi Gugus Tugas Covid-19 Kota Siantar dengan menggelar rapat di Ruang Data Pemko Siantar, Senin (14/12)

Rapat dihadiri oleh Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Kota Siantar, Daniel Siregar sekaligus sebagai pimpinan rapat, Plt Kadis Pendidikan Kota Siantar, Rosmayana Marpaung, Plt Kepala UPT Dinas Pendidikan Sumatera Utara Cabang Siantar, Hamonangan Aruan dan Kadis Kesehatan Kota Siantar, dr Ronald Saragih. Kasat Pol PP Kota Siantar, Robert Samosir, Kabag Ops Polres Siantar, Kompol Lamin, serta tiga anggota Komisi 2 DPRD Siantar, diantaranya, Netty Sianturi, Frans Herbert Siahaan dan Ferry SP Sinamo.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Siantar, Rosmayana Marpaung mengatakan, rencana belajar tatap muka untuk siswa Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan dilakukan pada 11 Januari 2021.

BACA JUGA:  Polisi Amankan Narkoba 1 Ton di Kontainer Berisi Pisang

Untuk dapat menggelar belajar tatap muka, pihak sekolah harus menyanggupi sejumlah syarat yang ditetapkan melalui kesepakatan 4 Menteri.

Diantaranya persyaratan itu seperti, pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Sekolah harus memiliki sanitasi yang jumlahnya memadai, untuk melayani siswa, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Kemudian, untuk menggelar belajar tatap muka, pihak sekolah harus mendapat izin (persetujuan) dari komite sekolah dan persetujuan dari orang tua (ortu) siswa.

Dijelaskan Rosmayana, meski sekolah dibuka, bukan berarti setiap hari siswa akan datang ke sekolah untuk belajar tatap muka. Melainkan, direncanakan, untuk TK, hanya satu kali dalam satu pekan belajar tatap muka. Untuk siswa SD dan SMP, dua kali dalam sepekan mengikuti belajar tatap muka.

Katanya, jam belajar siswa saat belajar tatap muka, hanya 3 jam. Dimana, untuk satu ruangan kelas, jumlah siswanya tidak boleh lebih dari setengah dari jumlah siswa dalam satu kelas.

BACA JUGA:  Letkol Henry Na 70, Mantan Dandim Batang Tewas Lakalantas di Jalan Tol

“Misal, untuk SD, jumlah SPMnya kan 28. Jadi siswa yang dapat mengikuti belajar tatap muka hanya 14 orang. Untuk SMP, SPMnya 32, sehingga siswa yang ikut belajar tatap muka, maksimal jumlahnya 16 orang per kelas,” ujar Rosmayana.

Kepala Dinas Pendidikan  Provinsi Sumatera Utara Cabang P.Siantar Barmen Manurung mengatakan Untuk tingkat SMA dan SMK di Siantar telah sejak dua bulan yang lalu disosialisasikan tentang rencana belajar tatap muka. Sehingga, apa yang menjadi persyaratan, sebutnya, pihak SMA dan SMK di Siantar telah siap untuk belajar tatap muka.

“Ini (belajar tatap mungkin) penting dilakukan. Karena siswa kelas 12 akan menghadapi ujian akhir pada bulan tiga mendatang. Untuk prokes dan lainnya, kami sudah siap,” ucap Rudolf Barmen Manurung.

Sekretaris Gugus Tugas Covid-19, Daniel Siregar menegaskan, adapun syarat mutlak yang harus dipenuhi setiap sekolah adalah, prokes ketat, seperti, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan menjaga jarak.

BACA JUGA:  Bupati Syahrul Buka MTQN Ke-53 Tingkat Kabupaten Tapsel

Kemudian, standart sanitasi dan jumlah sanitasi sekolah harus sesuai dengan kebutuhan, agar tidak terjadi kerumunan di lokasi sanitasi (kamar mandi). “Agar tidak tercipta kerumuman, jadi jumlah sanitasi yang sesuai, juga harus disediakan,” sebutnya.

Lebih lanjut tutur Daniel, sekolah juga harus memiliki Satgas Covid-19 sebagai pengawas. Satgas Covid-19 ini berasal dari guru dan relawan (masyarakat). “Jadi sekolah harus mampu merekrut relawan untuk menjadi Satgas,” ungkapnya.

Syarat mutlak lainnya, persetujuan orang tua siswa. Dalam hal ini, bila ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya untuk belajar tatap muka, maka pihak sekolah diharuskan untuk tetap menggelar pendidikan daring (dalam jaringan) maupun luar jaringan (luring) kepada anak tersebut.

Sedangkan persetujuan mutlak lainnya, melalui komite sekolah. Sehingga komite sekolah harus transparan, untuk meminta persetujuan dari orang tua siswa. (SS)

Komentar

News Feed