Agustinus Panjaitan Pastikan Profesionalitas ASN, Potensi Benturan Kepentingan di BPSDM Sumut Diantisipasi
MEDAN – Komitmen membangun birokrasi profesional tidak cukup hanya dengan memastikan aparatur memiliki kompetensi. Pemerintah juga harus menjaga agar setiap proses kerja bebas dari benturan kepentingan.
Prinsip tersebut ditegaskan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara, Dr. Agustinus Panjaitan, S.SiT., M.T., dalam menanggapi sorotan publik mengenai dugaan nepotisme di lingkungan instansinya.
Agustinus memastikan profesionalitas dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) tetap menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan tugas di BPSDM Sumut.
Ia tidak menutupi adanya hubungan keluarga antara seorang pejabat eselon IV ASN dengan istrinya yang juga bekerja di instansi tersebut sebagai ASN Widyaiswara atau tenaga pengajar.
Menurut Agustinus, keduanya menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara profesional. Sang istri diketahui merupakan Widyaiswara Ahli Madya.
Namun, Agustinus menegaskan bahwa persoalan potensi benturan kepentingan tetap harus dicermati. Karena itu, pihaknya memilih meminta pandangan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.
Langkah tersebut, katanya, bahkan telah dilakukan sebelum isu dugaan nepotisme ramai diperbincangkan.
Agustinus menjelaskan, pihaknya sebelumnya menerima surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang secara umum meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan pendataan terhadap kemungkinan adanya potensi benturan kepentingan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, BPSDM Sumut telah menyurati Inspektorat untuk memperoleh pandangan dan arahan mengenai persoalan tersebut.
“Walaupun kami melihat mereka bekerja secara profesional, sebelum isu ini muncul sebenarnya kami sudah menyurati Inspektorat. Kami meminta pandangan agar proses di lingkungan BPSDM tidak mengandung benturan kepentingan,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga tata kelola organisasi sekaligus menjunjung tinggi kompetensi ASN.
Bantah Rekrut Anak dan Tetangga
Terkait isu yang menyebut adanya keterlibatan anak dan tetangga pejabat dalam perekrutan tenaga kerja di BPSDM Sumut, Agustinus memberikan bantahan tegas.
Ia memastikan informasi tersebut tidak benar. Menurutnya, BPSDM Sumut tidak melakukan perekrutan tenaga honorer sebagaimana yang ditudingkan dalam isu tersebut.
Penjelasan ini diharapkan memberikan gambaran lebih utuh mengenai persoalan yang berkembang sekaligus menjadi dasar bagi Inspektorat untuk memberikan pandangan sesuai ketentuan.
Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, menjaga profesionalitas ASN merupakan bagian penting dari keberhasilan reformasi birokrasi.
Komitmen Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution dalam membangun pemerintahan yang profesional dan berintegritas membutuhkan konsistensi seluruh perangkat daerah, termasuk BPSDM.
Sebab, lembaga yang bertugas mengembangkan kompetensi aparatur justru harus menjadi contoh dalam menerapkan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas.
Pada akhirnya, kepercayaan publik terhadap birokrasi tidak hanya dibangun melalui bantahan, tetapi juga melalui keterbukaan dan kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan.











