Sutan Tolang Lubis Ubah Pendekatan: Dari Kantor Samsat hingga Operasi Sadar Pajak di Jalanan
Oleh Ir Zulfikar Tanjung
Operasi Gabungan Sadar Pajak yang berlangsung di Jalan Putri Hijau, Medan, Jumat (16/10/2026), memperlihatkan pendekatan berbeda Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam membangun kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Petugas kepolisian bersama Bapenda Sumut tidak sekadar memeriksa kendaraan. Mereka mengingatkan pengendara, membuka ruang dialog, menyediakan layanan pembayaran langsung, bahkan memberikan kesempatan menyampaikan komitmen pelunasan.
Di balik pendekatan tersebut, terlihat keseriusan Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis dalam menerjemahkan kebijakan peningkatan pendapatan daerah menjadi pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Operasi ini bukan gerakan yang muncul tiba-tiba. Ada rangkaian perubahan pendekatan yang sebelumnya dibangun melalui berbagai inovasi pelayanan dan strategi peningkatan kepatuhan perpajakan.
Salah satunya Gebyar Pajak Sumut 2026. Program ini mengubah paradigma pemberian insentif, dari yang sebelumnya lebih banyak mengandalkan pemutihan bagi penunggak, menjadi penghargaan bagi masyarakat yang membayar pajak tepat waktu.
Bahkan, program tersebut menunjukkan hasil awal yang menggembirakan. Bapenda mencatat penerimaan PKB mencapai Rp125 miliar pada 9 Maret hingga 9 April 2026, meningkat sekitar 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pendekatan berikutnya terlihat melalui pelayanan Samsat Berkah Malam di Jalan Nibung Raya. Masyarakat yang tidak sempat membayar pajak pada siang hari memperoleh kesempatan memenuhi kewajibannya pada Jumat dan Sabtu malam.
Sementara itu, pelayanan di PRSU ke-50 memperlihatkan bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk mempermudah pengecekan kewajiban dan pembayaran pajak secara digital.
Rangkaian tersebut memperlihatkan satu pola kepemimpinan: pelayanan diperluas, akses dipermudah, penghargaan diberikan, kemudian kesadaran masyarakat diperkuat melalui pendekatan langsung.
Operasi gabungan menjadi kelanjutan logis dari pendekatan tersebut. Kehadiran Ditlantas Polda Sumut dan Jasa Raharja menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak membutuhkan kolaborasi lintas institusi.
Namun, keberhasilan gerakan ini tidak boleh hanya diukur dari banyaknya kendaraan yang diperiksa atau transaksi pembayaran di lokasi operasi.
Ukuran sesungguhnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat, berkurangnya tunggakan, serta tumbuhnya kepatuhan yang berkelanjutan.
Pendekatan persuasif juga harus tetap dijaga agar operasi tidak dipersepsikan sebagai tindakan yang semata-mata menekan masyarakat.
Di sinilah tantangan Sutan Tolang Lubis berikutnya. Inovasi harus konsisten, pelayanan harus semakin mudah, dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat.
Pada akhirnya, pajak bukan sekadar kewajiban administratif. Ia merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang manfaatnya harus kembali dirasakan masyarakat.
Membangun kesadaran jauh lebih berharga daripada sekadar menemukan pelanggaran. Sebab, kepatuhan yang lahir dari kesadaran akan lebih kuat dibandingkan kepatuhan yang tumbuh karena ketakutan. *(penulis bersertifikat wartawan utama dewan pers)*
