Tim Kemendagri Apresiasi BKAD Sumut, Fasilitasi Timur Tumanggor Dinilai Efektif Percepat Penyerapan Tambahan TKD
Kehadiran tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sumatera Utara untuk melakukan asistensi dan monitoring penggunaan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) kebencanaan 2026 tidak hanya menjadi forum evaluasi terhadap serapan anggaran.
Di balik agenda tersebut, terselip apresiasi terhadap peran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara yang dinilai mampu memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan secara efektif dan tepat sasaran.
Apresiasi itu secara khusus ditujukan kepada Kepala BKAD Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, yang dinilai berhasil membangun koordinasi lintas pemerintahan sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat hadir dalam satu forum strategis di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.
Forum tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Wakil Gubernur H. Surya, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara H. Sulaiman Harahap, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi, serta bupati, wali kota, dan jajaran OPD kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Bagi tim Kemendagri, kehadiran seluruh unsur tersebut membuat tujuan asistensi dapat tersampaikan secara utuh.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperoleh pemahaman yang sama mengenai percepatan penggunaan dana tambahan TKD kebencanaan yang dialokasikan pemerintah pusat pascabencana yang melanda sejumlah wilayah Sumatera Utara pada akhir 2025.
Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Irjen Pol. Wahyu Bintono, yang ikut pada tim Kemendagri, menekankan bahwa forum koordinasi seperti ini menjadi langkah penting untuk mempercepat realisasi anggaran yang manfaatnya sangat dinantikan masyarakat terdampak bencana.
Data yang dipaparkan dalam pertemuan menunjukkan, dari total alokasi dana tambahan TKD kebencanaan sekitar Rp6,35 triliun untuk pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Sumatera Utara, tingkat realisasinya masih berada pada kisaran 2,7 persen.
Angka tersebut dinilai masih jauh dari harapan sehingga diperlukan percepatan tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.
Dalam konteks itulah, fasilitasi BKAD Sumut dinilai strategis.
Tim Kemendagri menilai koordinasi yang dibangun Timur Tumanggor memungkinkan seluruh kepala daerah menerima penjelasan secara langsung mengenai aspek administrasi, penganggaran, hingga mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dibiayai melalui dana tambahan TKD.
Keberhasilan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan dalam satu meja dinilai menjadi modal penting untuk menyamakan persepsi dan mempercepat penyelesaian berbagai kendala teknis yang selama ini menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran.
Gubernur Bobby Nasution pada kesempatan tersebut mengajak seluruh bupati dan wali kota menjadikan percepatan realisasi dana kebencanaan sebagai prioritas bersama.
Menurutnya, dana yang telah dialokasikan pemerintah pusat harus segera diwujudkan menjadi program nyata bagi masyarakat yang masih membutuhkan pemulihan infrastruktur, layanan publik, maupun aktivitas ekonomi pascabencana.
Komitmen serupa disampaikan para kepala daerah yang hadir.
Mereka sepakat memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kemendagri agar seluruh tahapan administrasi dapat diselesaikan lebih cepat sehingga pelaksanaan kegiatan tidak lagi mengalami keterlambatan.
Bagi pemerintah pusat, keberhasilan penyaluran dan penggunaan dana tambahan TKD bukan sekadar persoalan serapan anggaran.
Lebih dari itu, dana tersebut merupakan instrumen negara untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di daerah terdampak bencana.
Karena itu, tim Kemendagri menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya BKAD di bawah koordinasi Timur Tumanggor, yang dinilai telah menyediakan ruang koordinasi yang representatif dan kondusif.
Sinergi tersebut diharapkan terus berlanjut melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif sehingga perkembangan realisasi anggaran dapat terus dipantau, berbagai kendala segera diselesaikan, dan manfaat dana tambahan TKD benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Utara yang terdampak bencana.
Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, harapan agar dana pemulihan pascabencana terserap optimal bukan sekadar target administratif, melainkan menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat (*zulfikar tanjung bersertifikat wartawan utama dewan pers*)
