PURBALINGGA – realitasonline.id | Polres Purbalingga melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK). Kegiatan dilaksanakan di Aula Loka Anindhita Mapolres, Rabu (17/3/2021).
Kapolres Purbalingga AKBP Fannky Ani Sugiharto, dalam sambutannya menyampaikan, pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di Polres Purbalingga sudah dilakukan melalui berbagai kegiatan. Tujuannya agar lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya.
“Meski dengan keterbatasan fasilitas seperti bangunan dan peralatan yang kurang representatif, namun seluruh personel Polres Purbalingga terus berusaha maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat agar predikat WBK bisa diraih,” tandas AKBP Fannky Ani Sugiharto.
Disebutkan, WBK merupakan satu karakter yang harus diperbaiki, sehingga semua pelayanan yang ada bisa memberikan rasa nyaman dan rasa puas kepada masyarakat tanpa harus melihat atau membedakan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
Terkait pembangunan zona integritas, kata AKBP Fannky Ani Sugiharto, pihaknya meminta saran dan masukan dari berbagai pihak. Dengan saran dan masukan diharapkan bisa mendukung peningkatan pelayanan kepolisian kepada masyarakat di Kabupaten Purbalingga.
Sementara itu Wakil Bupati Purbalingga Sudono yang hadir dalam acara itu mengapresiasi pembangunan zona integritas di Polres Purbalingga. Menurutnya pembangunan zona integritas merupakan hal yang sangat positif dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami sangat mendukung pencanangan pembangunan zona integritas di Polres Purbalingga. Hal yang sudah baik ini hendaknya bisa diteruskan dan ditingkatkan, serta bisa menjadi contoh bagi instansi lain,” ucap Wabup Sudono.
Dalam kegiatan itu dibacakan deklarasi dan komitmen pembangunan zona integritas oleh Kapolres Purbalingga diikuti personel Polres Purbalingga. Selain itu, ditandatangani Fakta Integritas dan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas.
Tampak hadir dalam acara itu Wakil Ketua DPRD, unsur Forkopimda Kabupaten Purbalingga, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM dan perwakilan media. (KI)
Komentar