Timur Tumanggor dan Gerakan Menghidupkan Aset Idle
Catatab Zulfikar Tanjung
MENGUTIP editorial Koran Mimbar Umum terbitan 18 Mei 2026 menarik untuk disimak dan digarisbawahi dengan tinta tebal.
Di tengah tuntutan pembangunan yang semakin besar, pemerintah daerah tidak lagi cukup hanya mengandalkan pola anggaran konvensional.
Dibutuhkan kreativitas, keberanian mengambil langkah baru, sekaligus kemampuan membaca potensi yang selama ini belum tergarap optimal. Dalam konteks itulah langkah Timur Tumanggor patut dicermati.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara itu mulai mendorong optimalisasi aset-aset daerah yang selama ini berstatus idle atau menganggur agar menjadi lebih produktif dan bernilai ekonomi.
Sebanyak 114 persil tanah dan bangunan milik Pemprov Sumut direncanakan untuk disewakan melalui mekanisme yang lebih terbuka dan berbasis digital.
Langkah ini bukan n̈sekadar urusan administrasi aset, melainkan gerakan menghidupkan potensi daerah yang lama tertidur.
Di tangan birokrasi yang memiliki visi, aset daerah tidak boleh hanya menjadi catatan inventaris atau sekadar berdiri tanpa manfaat.
Aset harus mampu memberi kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan yang semakin dinamis. Terlebih, Sumatera Utara saat ini sedang bergerak dengan berbagai agenda percepatan pembangunan dan program hasil terbaik cepat yang diusung Bobby Nasution.
Program besar tentu membutuhkan dukungan fiskal yang kuat. Karena itu, upaya mencari sumber-sumber PAD baru menjadi penting agar pembangunan tidak semata bergantung pada transfer pusat.
Dalam konteks ini, gagasan optimalisasi aset idle menunjukkan bahwa Timur Tumanggor tidak hanya berpikir administratif, tetapi juga strategis.
Pengalaman birokrasi yang dimilikinya menjadi modal penting. Sebelum dipercaya memimpin BKAD Sumut, Timur dikenal pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk Sekretaris Daerah Kabupaten Deliserdang.
Pengalaman itu membentuk pemahaman bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak cukup hanya tertib di atas kertas, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Yang menarik, langkah penyewaan aset ini juga sejalan dengan semangat “Kolaborasi Sumut Berkah” yang belakangan terus didorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Pemerintah membuka ruang kolaborasi dengan pihak ketiga agar aset yang sebelumnya tidak produktif dapat bergerak dan menghasilkan nilai tambah.
Tentu pekerjaan ini tidak mudah. Dibutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta pengawasan yang kuat agar optimalisasi aset benar-benar memberi manfaat maksimal bagi daerah.
Namun optimisme tetap terbuka. Dengan pengalaman birokrasi yang matang dan keberanian mendorong inovasi, Timur Tumanggor menunjukkan satu pesan penting: di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tetap bisa bergerak maju apabila mampu membaca peluang dari potensi yang selama ini terabaikan. (*Zulfikar Tanjung bersertifikat wartawan utama dewan pers)*
