Oleh Ir Zulfikar Tanjung
Bank Sumut sebagai bank milik masyarakat Sumatera Utara, dengan pemegang saham pengendali Gubernur Sumatera Utara, ternyata benar-benar jeli dan cerdas menyikapi arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution.
Saat ini, sang gubernur sedang gencar-gencarnya mengakselerasi enam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diturunkan dari visi-misi besar Kolaborasi Sumut Berkah — sebuahh pembangunan yang menekankan kolaborasi, percepatan, dan hasil yang terukur.
Bukti nyata arah itu tampak jelas dari langkah Bank Sumut yang tidak hanya bernuansa ekonomis, tetapi juga strategis secara politikal dan administratif, karena memperkuat implementasi konkret PHTC Bobby Nasution di sektor riil — khususnya dalam bidang infrastruktur perumahan, digitalisasi layanan, dan penguatan ekonomi daerah.
*Kredit Perumahan Pendorong Infrastruktur Strategis*
Program Kredit Program Perumahan (KPP) yang segera diluncurkan Bank Sumut pada pertengahan Oktober 2025 menjadi contoh cemerlang bagaimana visi pembangunan daerah dijalankan dengan cerdas dan konkret.
Sebagaimana disampaikan Direktur Bisnis & Syariah Syafrizalsyah, Sabtu (11/1025) Bank Sumut menyiapkan 233 unit kerja untuk mendukung percepatan pembiayaan sektor perumahan, dengan target proses pengajuan hanya tiga hari kerja.
Langkah ini bukan sekadar efisiensi finansial, tetapi juga implementasi nyata PHTC INSTANSI (Infrastruktur Strategis Terintegrasi), salah satu dari enam program unggulan Bobby Nasution.
Di dalam konsep INSTANSI, Gubernur Sumut menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada jalan dan jembatan semata. Ia harus menyentuh kebutuhan dasar manusia: rumah layak, kawasan tumbuh, dan ekonomi lokal bergerak.
Kredit Program Perumahan berperan membuka akses bagi pengembang lokal dan pelaku UMKM sektor konstruksi yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan formal.
Dengan plafon hingga Rp5 miliar untuk sisi supply (pengembang) dan hingga Rp500 juta untuk sisi demand (pelaku usaha sektor perumahan), KPP mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi berbasis perumahan rakyat.
Inilah bentuk nyata dari pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sebagaimana arah besar PHTC INSTANSI.
*Digitalisasi Proses, Sejalan dengan CERDAS*
Namun Bank Sumut tidak berhenti di situ. Kecepatan proses tiga hari kerja tidak akan mungkin tercapai tanpa transformasi digital pelayanan.
Dengan mengadopsi sistem Sistem Informasi Kredit Perumahan (SIKP) yang diluncurkan secara nasional, Bank Sumut menegaskan diri sebagai bagian dari revolusi pelayanan publik digital di Sumatera Utara — yang sejalan langsung dengan PHTC CERDAS (Cepat, Responsif, Handal, Solutif).
Bobby Nasution dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pelayanan publik berbasis digital adalah indikator keberhasilan birokrasi modern.
Maka, langkah Bank Sumut yang mempersingkat birokrasi pengajuan kredit menjadi bukti bahwa digitalisasi tidak berhenti di kantor pemerintah, tetapi telah menembus jantung aktivitas ekonomi rakyat.
Di sinilah letak sinergi antara sektor keuangan daerah dan reformasi digital pemerintahan.
Bank Sumut menjadi instrumen implementatif PHTC CERDAS di luar institusi birokrasi formal — menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan akuntabel, sesuai dengan semangat transformasi digital yang sedang dijalankan Pemprov Sumut di bawah Dinas Kominfo.
*Dampak Riil pada Ekonomi dan Kesejahteraan*
Efek domino dari program ini sangat besar. Sektor perumahan adalah motor penggerak 40 sub-sektor turunan — mulai dari industri bahan bangunan, transportasi, furnitur, hingga jasa keuangan mikro.
Ketika Bank Sumut mempermudah pembiayaan, maka lapangan kerja akan tercipta, perputaran ekonomi lokal meningkat, dan daya beli masyarakat terjaga.
Dalam konteks PHTC JASKOP (Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan), langkah ini berkontribusi tidak langsung namun signifikan.
Peningkatan daya beli masyarakat dari sektor perumahan membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga, sehingga harga kebutuhan pokok dan tekanan inflasi daerah dapat lebih terkendali.
Dengan kata lain, Bank Sumut berperan sebagai penyangga makroekonomi daerah yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas sosial.
*Sinergi Ekonomi dan Kebijakan Publik*
Dalam forum Sosialisasi KPP di Medan yang dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Gubernur Sumut Bobby Nasution, Bank Sumut mendapat tantangan untuk menjadi pelopor pelaksanaan program KPP di daerah.
Maruarar bahkan menegaskan, “Kalau Bank Sumut bisa hadir dengan layanan cepat dan bunga murah, rakyat pasti pilih bank daripada rentenir.”
Pernyataan itu memperlihatkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap Bank Sumut sebagai agen pembangunan daerah — bukan sekadar lembaga keuangan, tetapi mitra strategis pemerintah daerah dalam menurunkan kebijakan nasional ke tataran implementasi lokal.
Inilah wujud nyata kolaborasi vertikal-horisontal yang menjadi fondasi filosofi Kolaborasi Sumut Berkah.
*Legitimasi PHTC di Sektor Riil*
Kinerja Bank Sumut dalam program KPP memperkuat legitimasi PHTC Gubernur Bobby Nasution sebagai kebijakan pembangunan yang bukan hanya populis, tetapi terukur dan aplikatif.
PHTC yang berisi enam agenda utama — pendidikan gratis (PUBG), berobat gratis (PROBIS), stabilisasi harga (JASKOP), digitalisasi pelayanan (CERDAS), infrastruktur terintegrasi (INSTANSI), dan keadilan restoratif (PRESTICE) — kini mulai menemukan ruang nyatanya di lapangan.
Bank Sumut menunjukkan bahwa pelaksanaan PHTC tidak melulu bergantung pada perangkat birokrasi, melainkan bisa digerakkan melalui BUMD yang progresif dan proaktif.
Transformasi ekonomi daerah hanya akan berhasil jika instrumen finansial daerah ikut bergerak, dan Bank Sumut telah membuktikan peran itu.
*Momentum Kolaborasi Nyata*
Percepatan Kredit Program Perumahan bukan hanya proyek finansial, melainkan tolok ukur keberhasilan kolaborasi kebijakan publik di Sumatera Utara.
Di tengah semangat Kolaborasi Sumut Berkah, langkah Bank Sumut menjadi bukti bahwa ketika kebijakan, birokrasi, dan sektor keuangan berjalan seirama, maka visi pembangunan tidak lagi sebatas rencana — ia menjelma menjadi kenyataan di sektor riil.
Bank Sumut kini tidak hanya menjadi lembaga keuangan daerah, tetapi juga motor penggerak PHTC Bobby Nasution, yang menyalurkan semangat pelayanan cepat, responsif, dan terintegrasi kepada masyarakat.
Bila sinergi ini terus dijaga, Sumatera Utara akan menjadi contoh provinsi yang mampu menerjemahkan arah kebijakan gubernur ke dalam tindakan konkret — dari visi menjadi aksi, dari kebijakan menjadi kesejahteraan. *( penulis bersertifikat wartawan utama dewan pers)*
