LANGKAT – Usaha eksplorasi pertambangan material galian C yang berada di aliran Sungai Wampu yang berlokasi di area getek penyebrangan di Wilayah Pemerintahan Desa Bukit Melintang dan Desa Petumbukan Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat yang membuat bibir tebing sungai abrasi, hingga kini masih terus beroperasi.
Informasi yang diterima topmetro.news dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Langkat, bahwa saat ini turunan UU No. 3 Tahun 2020 menggantikan UU No. 4 Tahun 2009 yang baru saja disahkan oleh DPR RI. “Pada perinsipnya dalam UU Minerba terbaru ini semua perizinan dilimpahkan ke pusat. Namun nanti ada beberapa kewenangan akan dilimpah ke daerah sesuai dengan lokasi dikeluarkannya rekomendasi awal,” ujar sumber.
Sumber juga menjelaskan pemerintah telah mengubah kewenangan daerah tentang penerbitan Surat Ijin Usaha Pertambangan, yang semula diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4 Tahun 2009), di mana kewenangan penerbitan izin pertambangan dapat dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, sesuai lokasi tambang itu berada.
Hal itu terlihat saat Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 3 Tahun 2020) menghapus ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 dalam UU No. 4 Tahun 2009, yang mengatur terkait kewenangan pemerintah daerah dalam tata kelola pertambangan.
“Jadi, terkait dengan usaha pertambangan galian C yang membuat bibir sungai abrasi di aliran Sungai Wampu itu, kita masih memeriksa berkas dan rekomendasi perijinan usaha pertambangan galian C itu Bang. Nanti kita informasikan ke Abang,” ujar sumber lagi melalui ponselnya, Selasa (12/4/2022).
Sementara Camat Kecamatan,… Baca Selanjutnya di www.topmetro.news
