Catatan Ir Zulfikar Tanjung
Dalam enam bulan kepemimpinannya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berhasil mendorong organisasi perangkat daerah bekerja optimal. Salah satu yang menonjol adalah Dinas Ketenagakerjaan Sumut di bawah Yuliani Siregar, yang mampu menerjemahkan komitmen besar gubernur melalui dialog strategis dengan serikat buruh dan langkah nyata peningkatan kesejahteraan pekerja.
Demikian kesimpulan editorial koran mimbar umum terbit Jumat 12 September 2025 yang patut kita garis bawahi dan berikut kutipan editorial dimaksud.
Menerjemahkan Komitmen Besar Bobby: Kinerja Konkret Disnaker Sumut
Dalam enam bulan lebih kepemimpinannya, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution telah memperlihatkan arah baru pemerintahan yang menekankan kerja konkret dan kolaborasi lintas sektor.
Visi “Kolaborasi Sumut Berkah” tidak berhenti pada tataran slogan, melainkan bergerak dalam praktik, dengan menuntut organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi perpanjangan tangan yang efektif bagi gagasan besar gubernur.
Kinerja Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu contoh nyata. Di bawah kepemimpinan Yuliani Siregar, dinas ini berhasil menjembatani kepentingan gubernur dengan aspirasi serikat buruh. Dua kali pertemuan strategis yang digelar dalam beberapa bulan terakhir membuktikan adanya ruang dialog yang sehat antara pemerintah daerah dan kelompok pekerja.
Bobby Nasution menyadari betul bahwa kesejahteraan buruh bukan semata perkara kenaikan upah. Ia menempatkan isu tersebut dalam bingkai yang lebih luas: menjaga kondusivitas iklim usaha, menekan biaya non-produktif, dan memastikan buruh memiliki akses terhadap rumah subsidi. Dalam forum terakhir, gubernur menegaskan dukungannya terhadap kenaikan upah minimum yang realistis, selaras dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, sekaligus memperhatikan kemampuan dunia usaha.
Pernyataan ini menunjukkan keseimbangan sikap seorang pemimpin. Di satu sisi, Bobby memberi perhatian penuh kepada kesejahteraan pekerja. Di sisi lain, ia melindungi keberlanjutan usaha dengan mengingatkan agar pungutan liar yang membebani pelaku usaha segera dihentikan. Dengan demikian, ruang fiskal yang ada dapat dialihkan untuk kepentingan buruh itu sendiri.
Langkah konkret lainnya adalah penyediaan rumah subsidi. Gubernur memastikan biaya awal kepemilikan rumah bagi buruh dapat ditekan hingga jauh lebih ringan, hanya sekitar Rp1,2 juta, dibandingkan Rp8 juta bila tanpa bantuan pemerintah. Lebih dari itu, Bobby juga menekankan agar lokasi rumah subsidi tidak jauh dari kawasan industri, sehingga pekerja tidak terbebani ongkos transportasi tambahan.
Semua kebijakan ini akan sulit berjalan bila tidak diterjemahkan dengan baik oleh perangkat daerah. Di sinilah peran penting Kadis Ketenagakerjaan Yuliani Siregar. Ia bukan hanya fasilitator teknis, tetapi juga penghubung strategis yang mampu menghadirkan meja dialog yang kondusif antara gubernur dan serikat pekerja. Hasilnya, isu krusial seperti tuntutan kenaikan upah dapat dibicarakan dalam kerangka saling memahami.
Keberhasilan ini memberi pesan penting: kualitas kepemimpinan gubernur tercermin dari kemampuan OPD dalam menerjemahkan arahan menjadi kerja nyata. Bila semua dinas bekerja dengan keseriusan serupa, visi besar Kolaborasi Sumut Berkah bukan mustahil menjadi kenyataan. Lebih dari itu, hubungan harmonis antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha akan menjadi modal sosial yang tak ternilai bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara ke depan * (catatan kutipan)
