oleh

Pansus RPJMD Sebut Plt Kadis Kesehatan Dinilai tak Kooperatif

MEDAN – Pelaksana tugas Plt Kepala Dinas Kadis Kesehatan, Syamsul Nasution dinilai tidak kooperatif dan tidak bisa diajak kordinasi terkait keluhan kesehatan. Hal itu disampaikan anggota Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026, Edi Saputra saat mengikuti rapat lanjutan pembahasan pansus tersebut dengan Dinas Kesehatan Kota Medan, Sabtu (7/8/2021).

“Plt Kadinkes Medan tidak pernah bisa dihubungi lewat telephon, bahkan WA tidak pernah dibalas. Plt Kadis sekarang Syamsul Nasution sama penyakitnya dengan Kadis sebelumnya Edwin. Ini perlu menjadi perhatian karena tidak pernah kooperatif,” ungkap Edi.

Politisi Fraksi PAN DPRD Medan itu menyebut, anggota DPRD Medan banyak menerima keluhan dari masyarakat tentang kesehatan. Sehingga, perlu berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan. Namun, tidak bisa dilakukan karena Kadis Kesehatan sulit diajak kordinasi.

BACA JUGA:  Tanah 13 Hektar di Pasaman Barat Hanya Rp. 20,5 Juta, KPK Diminta Verifikasi LHKPN Kepala BBPPMPV BBL

Keluhan Warga

“Kami tidak minta duit atau proyek. Yang kami urusi keluhan warga yang membutuhkan kordinasi dan bantuan perbaikan kesehatan. Tentu kami ingin berkodinasi untuk solusi terbaik. Sikap Plt Kadis Kesehatan  sangat kita sesalkan,” imbuh Edi.

Kedepan, Edi berharap, OPD jajaran Pemko Medan dapat bersinerji dengan anggota DPRD Medan membangun Kota Medan. Begitu juga sesama OPD harus saling membangun kordinasi demi membantu masyarakat dan peningkatan pembangunan.

“Kaitan kami dengan OPD sebagai mitra, yang mau kami sampaikan keluhan masyarakat dan wajib kami sahuti. Tentu perlu keharmonisan diantara eksekutif dan legislatif. Kiranya hubungan komunikasi terus terbangun. Sehingga konstituen kami tidak kecewa,” tambahnya.

BACA JUGA:  Di Laporan Kekayaan Rasoki Lubis ke KPK, Harga Tanah Ber SHM di Pasaman Barat Hanya Rp. 1.659 Permeter

Ia juga berharap, RPJMD untuk 5 tahun kedepan, memiliki keseimbangan sosial dan fisik. Sehingga, dalam penyusunan RPJMD harus seimbang program sosial dan fisik. Termasuk hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif tidak boleh terabaikan.

“Efektifnya, kepemimpinan Walikota Medan harus ada keseimbangan yang perlu diperhatikan,” sebutnya.

Sementara Ketua Pansus RPJMD, Sudari ST, mengaku, sorotan dewan akan menjadi rekomendasi pansus. Tanpa kolaborasi dan kordinasi, ia mengaku perbaikan terhadap persoalan masyarakat sulit dilakukan.

“Sepanjang persoalan yang disampaikan dewan silahkan dilayani. Tapi kalau macam- macam terkait proyek, langsung blokir,” tegas Sudari.

BACA JUGA:  Usulan Kegiatan Musrembang RKPD 2022 Kecamatan Siatas Barita Dukung Pertanian dan UKM

Menyahuti tudingan dewan, Sekretaris Dinkes Medan Irma menerangkan, ketidakhadiran Plt Kadis Kesehatan Syamsul Nasution pada saat rapat pansus karena sedang sakit.

Sedangkan masalah sulit dihubungi, Irma menduga hal itu secara kebetulan. “Tidak lah seperti itu,” ujar Irma sambil lalu kepada wartawan.

Diketahui rapat Pansus RPJMD dipimpin Sudari ST didampingi Mulia Asri Rambe (Bayek), Wong Cun Wen, David Roni Ganda Sinaga, Edi Saputra, Parlindungan Sipahutar, Dedy Aksyari Nasution, Hendri Duin, Afif Abdillah dan Renville Napitupulu.

Hadir jajaran Pemko Medan, Kepala Bappeda, Benny Iskandar, Kadis PU Zulfansyah, Plt PKPPR Martondi, Kadis Sosial Sutan Endar Lubis, Kasat Pol PP, M Sofyan, Kadis Dukcapil Zulkarnaen,… Baca Selanjutnya di www.topmetro.news

Komentar

News Feed