MEDAN – Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Utara mengutus tim berangkat menemui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Kementan RI.
Tujuannya untuk mempertanyakan sekaligus mendesak penerbitan Surat Keputusan (SK) penurunan status wabah African Swine Fever (ASF) pada babi di Sumut menjadi status daerah tertular.
Hal itu antara lain kesimpulan rapat koordinasi antara Dinas Peternakan Sumut dengan DPP Gerakan Peternak Babi Indonesia bersama pihak terkait. Berlangsung di Aula Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut, Jalan Gatot Subroto Medan, Senin (7/2/2022).
“Nanti kalau juga upaya ini belum berhasil, maka kita berangkatkan dari DPP Gerakan Peternak Babi Indonesia. Biar jangan ada dusta di antara kita,” ujar Azhar seraya meminta peternak babi bersabar menunggu terbitnya SK turun status itu.
Ada pun penurunan status menjadi daerah tertular tertular, kata Azhar, membuat kebijakan untuk memperhatikan nasib peternak babi terdampak ASF di Sumut, menjadi lebih terbuka. “Kalau selagi status wabah ASF, terus terang kami tidak bisa berbuat banyak. Terlebih untuk menggiatkan usaha peternakan babi,” katanya di Kementan RI.
Kondisi Wabah ASF
Lebih jelasnya Azhar mengatakan penurunan status menjadi daerah tertular sangat perlu, agar keluar masuk ternak babi dan produknya dapat berlangsung. Sehingga keberlangsungan peternakan babi dapat terlaksana sesuai aturan yang berlaku.
“Namun dalam melakukan peternakan babi setelah turun status, wajib mengikuti SOP dan panduan teknis kebijakan restocking oleh Kementerian Pertanian,” jelas Azhar.
Pada rapat itu, Azhar menyampaikan kondisi terkini wabah ASF di Sumut. Di tahun 2021 hingga Juli, tinggal 250 kasus ASF di Sumut. Jumlah itu menurun drastis daripada periode sebelumnya.
Sehingga Dinas Peternakan Sumut melapor ke Kementan,… Baca Selanjutnya di www.topmetro.news
