Pasalnya sejak mulai masuk kerja orang kantor sehabis libur tahun baru tepatnya 04 Januari 2021 lalu, melalui satuan pengamanan (satpam) dinas tersebut menyampaikan kepada loper atau petugas pengantar koran, bahwa dinas dimaksud tidak lagi berlangganan koran.
“Dengan memberhentikan langganan koran akan menimbulkan kesan bahwa Dinkes Pakpak Bharat tidak butuh lagi membaca koran, padahal tanpa media massa atau koran kegiatan kemajuan pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah sulit untuk diketahui masyarakat” celoteh wartawan yang biasa meliput di Pemkab Pakpak Bharat Kamis (07/01) di salah satu warung kopi di Salak.
Setelah mengetahui Dinas Kesehatan Pakpak Bharat menolak berlangganan koran, sejak 4 januari 2021 itu, Kamis (07/01) Realitas mencoba konfirmasi ke dinas dimaksud apa alasan mereka, namun sangat disayangkan Kadis tidak berada di kantornya, sementara ketika disambangi petugas pengamanan, siapa yang memerintahkan disetop berlangganan koran, satpam mengatakan Zeplin Purba.
Zeplin Purba yang merupakan kepala sub bagian (kasubag) keuangan dinas kesehatan Pakpak Bharat dikonfirmasi Realitas di dinas dimaksud mengatakan, “sebenarnya kami bukan menolak, saya sampaikan ke anggota saya jangan dulu diterima, sebelum turun anggaran agar bisa kita sesuaikan, karena kalau sempat masuk semua koran darimana anggaran untuk membayarnya” jelasnya sembari mengatakan gaji mereka aja belum keluar, seolah-olah Kasubag Keuangan Dinas itu terkesan pembayaran langganan koran selama ini ada hubungan dengan gajinya.
Disinggung apakah penolakan berlangganan koran ini ada perintah Kadis Kesehatan dr. Tomas?, awalnya dia menjawab tidak, sesaat kemudian ucapannya diralat, “saya rasa saya sependapat sama kadis, karena Pak Kadis kan lagi sakit”, tutupnya. (KT)
Komentar