Oleh Ir Zulfikar Tanjung
EDITORIAL Mimbar Umum berjudul “Jabatan Plt Pun Bisa Ukir Prestasi Dunia” layak mendapat perhatian lebih, bukan semata karena keberhasilan Geopark Kaldera Toba kembali meraih green card UNESCO, tetapi juga karena pesan kuat yang disampaikannya: jangan pernah menyepelekan posisi pelaksana tugas (Plt).
Di dalam kultur birokrasi kita, status Plt sering kali dipandang sebelah mata. Ia dianggap sekadar pengisi kekosongan, penanda masa transisi, atau bahkan hanya “penjaga kursi”.
Padahal, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman Sumatera Utara melalui kepemimpinan Dr. Dikky Anugerah Panjaitan, Plt pun bisa menjadi motor penggerak perubahan dan melahirkan prestasi yang diakui dunia.
Dikky yang kini Kepala Bappelitbang Sumut pada saat Plt Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Budparekraf) Sumut tidak sekadar melaksanakan rutinitas administratif.
Ia mampu menjabarkan gagasan besar Gubernur Bobby Nasution dalam kerja nyata di lapangan. Gerakan Hijaukan Toba, penguatan koordinasi lintas kabupaten, serta mendorong pembenahan geosite menjadi bukti bahwa jabatan sementara pun dapat dimaknai sebagai ruang pengabdian. Hasilnya tidak main-main: Toba yang sempat terancam “kartu kuning” kini kembali berjaya dengan status green card.
Inilah esensi kepemimpinan. Kepemimpinan bukan terletak pada status definitif atau sementara, melainkan pada integritas, visi, dan kemampuan manajerial untuk menggerakkan potensi kolektif. Keberhasilan Toba adalah bukti konkret bahwa jabatan hanyalah instrumen; yang menentukan adalah kualitas orang di baliknya.
Momentum ini semestinya dijadikan refleksi bagi dunia birokrasi di Indonesia. Pertama, jangan biarkan status Plt menjadi alasan untuk stagnasi. Seorang pelaksana tugas tetap punya ruang luas untuk berkarya, bahkan lebih bebas melakukan terobosan tanpa terikat pola lama.
Kedua, pemerintah daerah perlu memberi dukungan penuh kepada pejabat Plt, agar mereka merasa memiliki legitimasi yang cukup untuk mengambil keputusan penting. Tanpa kepercayaan, energi kepemimpinan mereka bisa tereduksi.
Ketiga, publik juga harus mengubah cara pandang. Prestasi bukan monopoli pejabat definitif. Selama ada kemauan, komitmen, dan kolaborasi, setiap jabatan bisa melahirkan karya. Justru, capaian green card ini menjadi teladan bahwa birokrasi kita bisa lincah dan inovatif, bahkan melalui figur Plt.
Tentu, pekerjaan belum selesai. Toba Caldera kini memikul tanggung jawab lebih berat: menjaga kepercayaan dunia. Tetapi jika semangat kolaborasi terus terjaga, dan pejabat di setiap level mampu meneladani sikap kerja keras ala Plt Dikky, saya optimistis reputasi Sumatera Utara tidak hanya kembali harum, tetapi juga semakin kokoh di kancah internasional.
Pada akhirnya, editorial Mimbar Umum tersebut memberikan pelajaran berharga: kepemimpinan sejati tidak mengenal status. Yang membedakan hanyalah kesungguhan untuk menjadikan amanah, sekecil apa pun, sebagai jalan menuju prestasi. (PENULIS Bersertifikat Wartawan Utama Dewan Pers)
