Sumut Susun Blueprint Antinarkoba: Langkah Strategis Menuju Kolaborasi Sumut Berkah
Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai menyusun blueprint (cetak biru) penanggulangan Narkoba sebagai pijakan strategis dalam menghadapi darurat Narkoba di daerah ini. Rencana besar ini selaras dengan visi Gubernur Bobby Nasution, Kolaborasi Sumut Berkah, yang menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor demi menyelamatkan generasi dari ancaman narkotika.
Langkah awal penyusunan blueprint tersebut ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut, Mulyono, pada Kamis (7/7/2025) di Medan. Rapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur legislatif, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh-tokoh yang aktif dalam gerakan antinarkoba.
Dalam sambutannya, Mulyono menyampaikan bahwa blueprint ini akan menjadi dokumen strategis jangka panjang untuk merancang arah kebijakan, program, dan aksi nyata penanggulangan Narkoba secara menyeluruh di Sumatera Utara.
> “Kita butuh peta jalan yang bukan hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada aspek pencegahan, rehabilitasi, edukasi, dan partisipasi masyarakat. Ini bagian dari komitmen Pemprov Sumut untuk bekerja secara kolaboratif, seperti yang ditekankan dalam visi Kolaborasi Sumut Berkah,” ujar Mulyono.
Keterlibatan Lintas Sektor
Rapat turut dihadiri Ketua Komisi A DPRD Sumut, Assoc. Prof. Usman Jakfar, yang menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dan pemberdayaan sosial sebagai dasar kebijakan.
Dari unsur kepolisian, AKBP Deny dari Ditres Narkoba Polda Sumut menyampaikan perlunya integrasi antara pendekatan hukum dan sosial. “Peredaran Narkoba sudah sangat kompleks. Tanpa kerja sama antarlembaga dan pelibatan masyarakat, penindakan saja tidak akan cukup,” ujarnya.
Sementara itu, Heriyanto dan Wildan Fahriza dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut menekankan pentingnya edukasi berkelanjutan serta perluasan layanan rehabilitasi, terutama berbasis masyarakat. BNNP juga membuka peluang sinergi dalam penyediaan data dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal.
Akademisi dan Masyarakat Sipil Berperan
Paparan dari kalangan akademisi disampaikan Dr. Rudi Salam Sinaga, M.Si, dari Universitas Medan Area (UMA), yang menyoroti perlunya riset ilmiah sebagai dasar perumusan strategi antinarkoba. “Kita harus mengedepankan evidence-based policy, bukan sekadar respons reaktif,” ujarnya.
Ketua Pimpinan Anti Narkoba Sumut (Pimansu), Dr. Zulkarnain Nasution, menambahkan bahwa blueprint ini juga harus menyasar dimensi sosial-budaya. “Narkoba bukan hanya masalah kriminal, tetapi juga gejala kerusakan sosial. Kita perlu pendekatan kemanusiaan,” kata Zulkarnain.
Suara dari kelompok masyarakat sipil disuarakan Ketua Yayasan Titian Harapan Muhammad Taufik Ismail, serta Moudy Respati dari Yayasan Bangga Jadi Indonesia. Keduanya menekankan pentingnya melibatkan komunitas akar rumput, termasuk pemuda dan keluarga, sebagai benteng pertama dalam pencegahan narkoba.
Turut hadir dalam rapat koordinasi ini Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes, Ketua Forum Komunikasi Bela Negara Indonesia (FKBNI); Arifin Hanif B dari Bantara Indonesia; Zulfikar Tanjung dari media dan Eka Prahardian dari Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI) Sumut.
Menuju Kebijakan Terintegrasi
Rapat koordinasi menghasilkan sejumlah catatan penting untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan dokumen blueprint. Di antaranya adalah perlunya sinkronisasi kebijakan antar-instansi, penguatan data dan riset, alokasi anggaran yang memadai, serta strategi komunikasi publik yang efektif.
Penyusunan blueprint ini ditargetkan melibatkan lebih banyak forum tematik dan kelompok kerja lintas sektor agar dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan potensi lokal di Sumatera Utara.
> “Blueprint ini bukan milik pemerintah semata, melainkan milik seluruh masyarakat Sumut untuk menyelamatkan generasi masa depan dari bahaya narkoba,” tutup Mulyono
