UHC Award bukti nyata keberhasilan kolaborasi Pemprovsu peduli kesehatan masyarakat
Oleh Irman Oemar *)
Capaian Universal Health Coverage (UHC) Prioritas yang diraih Provinsi Sumatera Utara hingga memperoleh UHC Award patut ditempatkan bukan sekadar sebagai prestasi administratif, melainkan sebagai hasil kerja kebijakan publik yang konsisten, terukur, dan berorientasi pada hak dasar warga.
Dalam perspektif perencanaan pembangunan daerah, UHC bukan hanya program kesehatan, tetapi fondasi penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah dalam jangka panjang.
Pengalaman panjang birokrasi mengajarkan satu hal mendasar: program sosial berskala besar hanya akan berhasil bila ditopang kepemimpinan yang tegas dalam arah kebijakan, kuat dalam konsistensi anggaran, *kolaboratif* dan konsisten dalam *pengendalian.*
Dalam konteks itulah, kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menemukan relevansinya. UHC tidak dibiarkan menjadi jargon populis, tetapi diposisikan sebagai prioritas pembangunan yang harus terimplementasi hingga tingkat layanan paling dasar dan *hal ini selaras dengan Nawa Citanya Presiden Prabowo.*
Data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per Februari 2026 menunjukkan lebih dari 99 persen penduduk Sumatera Utara telah terlindungi. Ini bukan angka kecil.
Dengan populasi lebih dari 15,6 juta jiwa, capaian tersebut menandakan keberhasilan mengorkestrasi kebijakan lintas sektor: perencanaan, penganggaran, pelayanan kesehatan, hingga tata kelola data kependudukan.
Dalam sistem pemerintahan daerah, capaian semacam ini tidak mungkin lahir dari kerja satu institusi semata.
*(Berkelanjutan)*
Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pelaksanaan UHC yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memperlihatkan bahwa Pemprov Sumut memahami UHC sebagai proses berkelanjutan.
Tantangan tidak berhenti pada cakupan kepesertaan, tetapi justru bergeser pada kualitas layanan, keaktifan peserta, dan keberlanjutan pembiayaan.
Di sinilah peran teknokratis menjadi krusial: bagaimana lonjakan pemanfaatan layanan kesehatan dikelola secara efisien tanpa mengorbankan mutu pelayanan.
Sistem rujukan berjenjang, penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama, pemanfaatan NIK sebagai identitas layanan, hingga kewajiban pelayanan darurat tanpa diskriminasi, merupakan elemen-elemen kebijakan yang mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menata sistem kesehatan secara menyeluruh.
Kebijakan ini menuntut disiplin implementasi dan pengawasan yang konsistensi, karena sedikit kelonggaran saja dapat menggerus kepercayaan publik.
Dari sudut pandang perencanaan pembangunan, UHC juga menuntut kesinambungan dan *ketersediaan* fiskal. Peningkatan akses layanan kesehatan pasti berimplikasi pada pembiayaan yang semakin besar.
Oleh karena itu, koordinasi lintas OPD—khususnya antara sektor yang *menangani urusan perencanaan, kesehatan, pendataan administarsi kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat* serta pengelola keuangan daerah menjadi prasyarat mutlak agar program ini tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga akuntabel.
UHC yang sehat adalah UHC yang mampu menjaga keseimbangan antara keberpihakan sosial dan ketertiban anggaran.
UHC Award yang diterima Sumatera Utara pada akhirnya harus dibaca sebagai pengingat, bukan titik akhir. Penghargaan ini menegaskan bahwa arah kebijakan sudah berada di jalur yang benar.
Tantangannya adalah menjaga konsistensi, memperbaiki celah layanan yang belum baik , serta memastikan bahwa setiap warga—tanpa memandang status sosial dan wilayah domisili—benar-benar merasakan negara hadir dalam layanan kesehatan.
Di bawah kepemimpinan duet *Bobby/Surya dan didukung staf yang diberi amanah yang bekerja dengan cerdas dan ikhlas,* UHC di Sumatera Utara telah melampaui tahap simbolik dan memasuki fase institusional.
*Walau pada implementasi masih ditemukan masalah utama seperti Administrasi kepesertaan, adanya penolakan pada beberapa rumah sakit dan kualitas pelayanan*
Tidak ada kata bahwa program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat ini tidak terlaksana dengan baik, karena beberapa waktu yang lalu saat Virus Covid 19 yang jauh lebih besar implikasinya bagi kesehatan dan ekonomi melanda wilayah kita namun Sumatera Utara termasuk yang tercepat, dan terbaik mengatasi penanganan Covid ini.
Kerja2 keras OPD Kesehatan yang sudah berbuat maksimal, jangan cepat berpuas diri, tinggalkan kondisi nyaman jika ada selama ini, krn peran strategis OPD ini menjadi cermin suksesnya program UHC di Sumatera Utara.
Kolaborasi, kerja ikhlas dan komitmen adalah kata kunci dijadikan modal penting untuk memastikan kesehatan tidak lagi menjadi privilese, melainkan hak dasar yang dilindungi dan dijamin oleh negara.
*Irman Oemar Mantan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dan Pj Bupati Sergei*
