Anggaran sebagai Nafas UHC: Peran Strategis Timur Tumanggor di Balik Program Kesehatan Bobby Nasution
Oleh Zulfikar Tanjung
Keberhasilan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di Sumatera Utara kerap dibaca dari sisi pelayanan: rumah sakit yang sigap, puskesmas yang diperkuat, serta keberanian Dinas Kesehatan di bawah komando Faisal Hasrimy mengawal mutu dan kapasitas layanan.
Namun, di balik seluruh praktik lapangan itu, terdapat satu faktor penentu yang kerap luput dari sorotan publik: kepastian pembiayaan yang akuntabel dan berkelanjutan.
Di titik inilah peran Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumatera Utara, H. Timur Tumanggor, S.Sos., M.AP, menjadi krusial.
UHC bukan sekadar program populis. Ia adalah kebijakan struktural yang menuntut konsistensi fiskal, ketepatan perhitungan risiko, serta keberanian menempatkan kesehatan sebagai belanja prioritas.
Dalam konteks itulah, BKAD Sumut memainkan peran sebagai “penjaga dapur” kebijakan. Tanpa sistem anggaran yang siap, UHC hanya akan menjadi slogan.
Pada tahun anggaran 2026, Pemprov Sumut mengalokasikan ratusan miliar rupiah untuk program berobat gratis dan jaminan kesehatan.
Angka ini bukan sekadar nominal besar, melainkan cerminan dari keputusan politik anggaran yang tegas: kesehatan ditempatkan sebagai belanja wajib dan mengikat.
Pendekatan ini menunjukkan keberanian fiskal sekaligus kepatuhan pada mandat konstitusi, bahwa negara wajib hadir dalam pemenuhan hak dasar warganya.
Di bawah kepemimpinan Timur Tumanggor, BKAD Sumut tidak sekadar menyiapkan anggaran, tetapi juga mendesain kerangka belanja yang disiplin dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemisahan antara belanja wajib, belanja prioritas, dan belanja pendukung menjadi fondasi penting agar UHC tidak terganggu oleh fluktuasi fiskal, koreksi transfer pusat, atau tekanan belanja lain yang bersifat temporer.
Pendekatan ini pula yang membuat UHC Bobby Nasution mampu memasuki fase kedua: fase penguatan mutu dan kapasitas, sebagaimana dikawal oleh Dinas Kesehatan.
Rumah sakit boleh menambah dokter, puskesmas boleh diperkuat, layanan regional boleh dikembangkan—semua itu hanya mungkin terjadi jika pembiayaan tersedia secara tepat waktu dan berkelanjutan.
Dalam hal ini, BKAD menjadi simpul yang menghubungkan visi politik gubernur dengan realitas teknokratis di lapangan.
Lebih dari itu, peran Timur Tumanggor juga terlihat dalam menjaga akuntabilitas. UHC yang menyentuh jutaan penduduk Sumut tidak boleh menjadi ladang inefisiensi.
Setiap rupiah harus terukur, setiap klaim harus dapat diaudit, dan setiap kebijakan fiskal harus bisa dipertanggungjawabkan secara publik.
Inilah dimensi senyap namun menentukan dari keberhasilan UHC.
Dengan demikian, jika UHC Bobby Nasution hari ini dirasakan nyata oleh masyarakat—berobat cukup dengan KTP, pelayanan didahulukan, administrasi menyusul—maka di baliknya ada kerja sistemik yang rapi.
Timur Tumanggor, melalui BKAD Sumut, memastikan bahwa keberpihakan pada rakyat tidak runtuh di meja anggaran. Dan di situlah letak kontribusi strategisnya: menjadikan keadilan sosial bukan sekadar niat baik, melainkan kebijakan yang benar-benar berjalan *(Penulis bersertifikat Wartawan Utama Dewan Pers)*
