ACEH – Meski tiga fraksi yang ada dalam DPRK Aceh Singkil menyetujui akan Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBK Tahun 2019, namun tetap memberikan PR ke depan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
Hal ini terlihat dari hasil pandangan akhir Fraksi NPKP, sebagaimana dalam penyampaian Sadri, politisi PKB.
“Meski penggunaan APBK 2019 terlaksana dengan baik namun belum oftimal dari aspek penyampaian target kinerja maupun dari aspek sendi-sendi kehidupan masyarakat,” ucap Sadri, Kamis (4/9/2020).
Pentingnya Rancangan Qanun Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK karena merupakan dari proses dan kegiatan yang harus terlaksana dalam rangka tertib pengelolaan keuangan daerah.
Sadri juga menyinggung mengenai Dinas PUPR yang sangat minim dalam peningkatan inspratruktur. Seperti jalan provinsi, yang mana ia mengatakan harus menjadi program skala prioritas.
Aset Pemkab Aceh Singkil
Sementara itu dari Fraksi SAR, sebagaimana penyampaian Irfansuri Lembong juga memberikan masukan agar aset seluruhnya menjalani inventarisasi.
“Masih banyaknya aset-aset Pemkab Aceh Singkil yang belum terinventarisir pada tahun 2019. Agar dapat seecepatnya menginventarisasi seluruh aset,… Baca Selanjutnya di www.topmetro.news
Komentar