PARAPAT-Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Sumatera Utara dr. T. Amri Fadli M. Kes, berserta jajaran berkunjung ke Taman Geopark Kaldera (TGK) Toba, Kamis (29/4/2021).
Kunjungan tersebut, dilakukan guna menindaklanjuti persoalan Keramba Jaring Apung (KJA) yang berada di kawasan TGK Toba, baik yang terdata sebagai milik korporasi ataupun masyarakat.
Dalam kunjungannya tersebut, Kadis LH Provsu, meninjau langsung bagaimana kondisi keramba jaring apung, baik yang terdata sebagai milik korporasi atau perusahan maupun milik masyarakat.
Dari hasil kunjungan langsung yang dilakukan oleh Kadis LH Provsu, terlihat, keramba jaring apung masih banyak menghiasi hampir setiap sudut dari TGK Danau Toba.
Diketahui, saat ini Pemprov Sumut tengah bergelut dengan berbagai persoalan yang disebabkan oleh menjamurnya keramba jaring apung yang berada di TGK Toba.
Berbagai persoalan yang dimaksud ialah, masih ditemukannya penggunaan pakan ikan yang tidak sesuai dengan semestinya, yang berarti, potensi pencemaran air TGK Toba, masih tinggi.
Bukan hanya itu, pengelolaan KJA secara konvensional oleh masyarakat, juga berpotensi menghilangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata. karena air TGK Toba, berbau amis.
Berbeda dengan sistem pengelolaan KJA yang dilakukan oleh perusahaan besar di sana, yang terlihat memiliki tenaga profesional dan menggunakan pakan atau makanan ikan yang rendah tingkat pencemarannya.
Namun, dari hasil observasi Tim DLH Sumut, diketahui bahwa, KJA yang berada di TGK Toba, menyerap sedikitnya 12 ribu orang tenaga kerja, dengan putaran uang sekitar 6 sampai 7 triliun rupiah. Jika ada upaya penertiban atau mungkin pembatasan akses bagi badan usaha maupun masyarakat oleh pemerintah, hal ini tentu akan mengguncang perekonomian di sana.
Terlebih saat ini, perekonomian Indonesia khususnya Sumatera Utara, tengah mengalami ujian berat pasca Pandemi Covid-19 yang datang menderu sejak akhir tahun 2019 lalu, yang mungkin saja akan memperburuk keadaan masyarakat di seputaran TGK Toba.
Di sini, perlu perhatian khusus dari pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan KJA di TGK Toba. Tujuannya, agar bagaiamana agar objek wisata Danau Toba mampu menjadi primadona bagi parawisatawan, sekaligus tidak ‘menggangu’ perekonomian warga di sana. (PS/DIAN WAHYUDI)
Komentar